Pupuk Subsidi Diselewengkan Apa Ada Oknum Pejabat Terlibat? –

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo prihatin dengan permainan mafia pupuk. Ironisnya, ini terjadi di tengah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian. Saat petani menjerit kelangkaan pupuk, para pengusaha malah tega mempermainkan nasib para petani.

“Faktanya pupuk subsidi untuk petani kurang mampu ini justru jadi mainan mafia pupuk. Dalam situasi masarakat sedang ditimpa berbagai musibah akibat pandemi berkepanjangan, masih saja ada mafia pupuk,” katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Firman mengatakan, kasus penimbunan belasan ton pupuk bersubsidi yang diungkap kepolisian di Blora merupakan bukti nyata, bagaimana para pemain pupuk ini tega meraup ke­untungan di tengah jeritan petani. Sebanyak 14,95 ton pupuk subsidi ditemukan tersimpan di gudang milik warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dia menilai, keberhasilan aparat membongkar kasus penimbunan belasan ton pupuk bersubsidi ini bukan hal mengejutkan. Sebab kegiatan penimbunan pupuk sampai manipulasi pupuk subsidi menjadi non subsidi ini sudah sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Padahal, tujuan utama pupuk subsidi ini adalah untuk kepentingan rakyat kecil dan petani tidak mampu agar tidak terbebani dengan ongkos produksi. Sehingga petani bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih saat panen.

“Kasus seperti ini jangan dianggap sepele oleh semua pihak. Patut diduga kejadian di Blora yang dibongkar polisi ini juga pernah terjadi di Kab. Grobogan,” kata Firman.

Dia menyayangkan, para pemain pupuk ini justru makin leluasa mempermainkan harga di tengah kesulitan perekonomian rakyat. Kondisi ini kontras pada periode pertama di era pemerintahan Jokowi yang minim jeritan petani soal pupuk.

Firman berkeyakinan, kembali suburnya permainan mafia ini karena keterlibatan oknum aparat dan pejabat. “Berdasarkan pengalaman ini, saya meyakini, pasti ada keterlibatan banyak pihak. Sehingga mata rantai mafia pupuk subsidi ini tidak bisa dibiarkan dan harus diberantas secara tuntas dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firman meminta segera dilakukan audit kinerja dan audit invetisgasi ke seluruh distributor untuk membongkar permainan pupuk ini. Selain itu, dia meminta PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mendapat penugasan melaksanakan program pupuk subsidi harus turut bertanggung jawab.

PT Pupuk, lanjutnya, diminta memastikan program pupuk subsidi yang mencapai Rp 25,6 triliun rupiah ini benar-benar tepat sasaran, tepat guna, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu. [KAL]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Generated by Feedzy