Pengawasan Kasus Corona Sampai Ke Desa Jika Tak Serius Jalani Prokes PPKM Mikro Bakalan Sia-sia –

Masyarakat diminta mendukung program Presiden Jokowi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Jokowi memutuskan akan menerapkan PPKM berskala mikro mulai Selasa, 9 Februari 2021. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan kasus Covid-19 hingga tingkat desa.

“Berdasarkan keputusan Presiden, mulai 9 Februari akan dilaksanakan PPKM berskala mikro,” kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2).

Menurut Alexander, pertimbangan diberlakukanya PPKM skala mikro karena tingginya transmisi penularan Covid-19 di perkantoran sampai keluarga.

Kata dia, kebijakan ini untuk mengantisipasi munculnya transmisi penularan kasus Corona hingga ke tingkat komunitas.

Dalam penerapan PPKM berskala mikro ini, Alexander mengimbau setiap desa dapat mendirikan posko tanggap Covid-19. Keberadaan posko tingkat desa, menjadi pelengkap upaya Pemerintah menanggulangi penyebaran virus Corona di tingkat hulu.

Posko tingkat desa, lanjut Alexander, dapat berperan sebagai pendamping tim pelacak dan fasilitas kesehatan di tingkat desa. Kata dia, harus ada posko di desa yang mendampingi Puskemas dan mendampingi tim pelacak.

“Sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” kata dia.

Semakin tingginya kasus Covid-19 di Indonesia, membuat Pemerintah bergerak dengan membenahi permasalahan yang ada di hulu.

Akan tetapi, kata dia, pembenahan bukan saja menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak.

“Tidak hanya untuk orang kesehatan, tapi juga untuk seluruh sektor yang ada. Karena yang namanya pandemi, dibutuhkan intervensi multisektor,” tandas Alexander.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan 5 Gubernur pada Rabu (3/2). Pertemuan yang digelar dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali untuk mengektifkan PPKM.

 

Jokowi mengatakan, ada dua hal yang dia nilai kurang maksimal dilakukan saat PPKM. Yakni, pelaksanaan di lapangan serta mengenai testing, tracing, dan treatment atau 3T. Jokowi meminta para gubernur memperkuat PPKM di lapangan dalam level mikro.

Netizen mengatakan, langkah Jokowi yang menerapkan PPKM skala mikro akan efektif menekan laju penularan Covid-19.

Efektivitas PPKM berbasis mikro, kata Lawan Intoleran, karena semua pihak bertanggung jawab menekan penyebaran Covid-19.

“PPKM skala mikro, fokus pada 98 daerah,” kata @Small_Stuf. Dia mengatakan, PPKM Jawa-Bali tahap kedua akan berakhir 8 Pebruari 2021.

“Presiden meminta pengetatan aturan PPKM dimulai dari level mikro, yaitu PPKM di lingkungan desa, kampung dan RT/RW,” sahut @ MpussCatsie.

Menurut @MubaBMI, Pemerintah akan melibatkan unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, TNI, Polri, tokoh masyarakat serta perangkat Pemerintah sampai di tingkat RT/RW untuk penerapan PPKM mikro.

“Pelibatan Babinsa, Babinkamtibmas, TNI dan Polri akan jadi penggerak dan penegakan disiplin dalam PPKM,” timpal Roccuzzo.

Menurut @xmazbro, kebijakan PPKM mikro untuk mengantisipasi munculnya transmisi penularan kasus Covid-19 hingga ke tingkat komunitas. Dia mengajak masyarakat mendukung PPKM mikro dengan disiplin protokol kesehatan.

“Hal yang melatarbelakangi PPKM mikro ini untuk mempermudah pengawasan kasus Covid-19 hingga tingkat desa,” tambah Royhan 34.

Medy Bhawa menyarankan Pemerintah berani membuat kebijakan yang tidak populer untuk kebaikan semua pihak. Kata dia, mau PPKM mikro atau apa pun, kalau tidak dibarengi dengan tindakan tegas, bakal ambyar semuanya.

“Kalau masyarakat tidak patuh protokol kesehatan (prokes), nggak ada arti PPKM,” sambung Lalo Napitupulu.

“PPKM mikro, PSBB, lockdown percuma kalau nggak ada kesadaran di masyarakat,” tambah Magentaantwep. [TIF]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Generated by Feedzy