Demo Anti Junta Di Myanmar Masih Lanjut Biksu Turun Gunung –

Aksi protes yang dilakukan masyarakat Myanmar menentang junta militer masih berlanjut. Puluhan ribu orang bergabung dengan demonstrasi nasional hari ketiga. Kali ini, para biksu dan para pekerja medis turun ke jalan, bergabung bersama mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

DI Kota Yangon, sekelompok biksu yang memakai jubah khasnya, berbaris di barisan paling depan dalam aksi protes bersama para pekerja dan mahasiswa.

Mereka mengibarkan bendera Buddha warna-warni, di samping spanduk merah dengan warna Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), kubu pemenang Pemilu.

“Bebaskan Pemimpin Kami, Hormati Suara Kami, Tolak Kudeta Militer,” bunyi kalimat di spanduk yang dibawa.

“Selamatkan Demokrasi” dan “Katakan Tidak pada Kediktatoran”, isi spanduk lainnya.

Aye Misan, salah satu tenaga medis yang ikut aksi di Kota Yangon mengatakan, rekan-rekan seprofesinya mengajak pegawai Pe merintah bergabung dengan gerakan protes masyarakat sipil. Dia hanya menginginkan rezim junta menyingkir dari kekuasaan.

“Kami harus berjuang untuk takdir kami sendiri,” ucap Misan, dikutip Reuters.Selain protes jalanan, aksi mogok kerja terus digaungkan. Terutama pada para pegawai dan staf sipil Pemerintah.

“Kami meminta staf Pemerintah dari semua departemen tidak bekerja mulai Senin (kemarin),” kata aktivis Min Ko Naing. Dia merupakan veteran aksi demo tahun 1988 yang pertama kali membuat Pemimpin Aung San Suu Kyi menonjol.

Untuk mengantisipasi massa yang semakin membesar, polisi antihuru-hara di Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw, menembakkan meriam air (water cannon) terhadap sekelompok pengunjuk rasa yang berkumpul.

Tak cuma di ibu kota, ribuan massa juga turun ke jalan di kota pesisir bagian tenggara Myanmar, Dawei. Aksi juga digelar di ibukota Negara Bagian Kachin di utara. Besarnya jumlah massa, makin mencerminkan penolakan terhadap junta militer.

 

Aksi protes juga dilakukan oleh mereka yang tadinya mengkritik Suu Kyi. Meski masih populer, Suu Kyi banyak dikritik karena dianggap gagal membela kaum minoritas di negara itu.

Kecaman terhadap junta juga disuarakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi itu terus mendesak pemulihan demokrasi di Myanmar. Apalagi, aksi protes warga terus menyebar hingga ke seluruh wilayah negara yang dulu bernama Burma itu.

“Myanmar bangkit untuk membebaskan semua yang telah ditahan dan menolak kediktatoran militer untuk selamanya. Kami bersamamu,” ujar Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, di Twitter.Protes akhir pekan lalu merupakan yang terbesar sejak “Revolusi Saffron”. Yang juga dipimpin para biksu Buddha pada 2007. Sejauh ini, aksi demo selalu berlangsung damai. Tidak seperti aksi pada 1988 dan 2007 yang direspons junta militer dengan cara represif.

Blokir Dibuka

Sesaat usai melakukan kudeta, junta memblokir jaringan internet di negara itu. Warga tidak bisa mengakses media sosial seperti Facebook dan Twitter. Media itu dipakai warga untuk mengorganisir aksi protes terhadap junta.

Kemarin, blokir itu perlahan dibuka. Layanan pemantauan jaringan internet, Internet Net-blocks, menyebut, sebagian koneksi telah dipulihkan.

“Sudah sejak (Minggu, 7/2) pukul dua siang, beberapa penyedia layanan sudah memulihkan koneksinya,” kata lembaga itu.

Sebelumnya, militer Myanmar melakukan kudeta 1 Februari 2021. Alasannya, militer mencurigai Pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh NLD berlangsung curang.

Sejumlah tokoh politik utama, termasuk Suu Kyi ditahan dan belum diketahui kabarnya. Suu Kyi ditahan karena dituduh terlibat dalam impor walkie talkie ilegal.

Junta pun mengumumkan keadan darurat selama satu tahun. Junta juga mengganti belasan menteri dalam kabinet. [PYB]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Generated by Feedzy