Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong pihak swasta mau berkolaborasi membuat sentra vaksinasi Covid-19. Sebab, laju vaksinasi di Ibu Kota melambat.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengakui, vaksinasi Covid-19 tahun ini berjalan lambat. Pelaksanaan vaksinasi tahun lalu bisa menjangkau 200 ribu orang per hari. Kini, angkanya di bawah 100 ribu per hari. Saat ini, baru 1,1 juta orang di Jakarta yang telah menjalani vaksinasi booster.
Untuk vaksin dosis pertama, sudah disuntikkan 12,3 juta lebih, dosis kedua 10,3 juta lebih. “Kolaborasi memberikan pemodelan kepada warga. Termasuk peran media untuk komunikasikan dengan baik, bahwa pandemi belum selesai,” jelas Widyastuti di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, saat ini Pemerintah Pusat memangkas interval vaksinasi booster. Sebelumnya, interval booster enam bulan. Pada 21 Februari, interval bagi lansia menjadi tiga bulan. Kini pemangkasan interval itu diberlakukan untuk umum.
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/1180/2022 yang diteken Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu pada 25 Februari 2022. “Interval pemberian dosis lanjutan atau booster bagi lansia usia lebih dari 60 tahun dan masyarakat umum, perlu disesuaikan menjadi minimal tiga bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap,” kutip Widyastuti.
Menurutnya, Kemenkes menyatakan, ketetapan ini telah melalui hasil analisis dan kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). “Perlindungan masyarakat terhadap Covid-19 perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui pemberian vaksinasi dosis lanjutan atau booster,” terangnya. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan, pihaknya bergerak cepat menerapkan pemangkasan interval vaksinasi booster tersebut. “Sesuai surat edaran keluar,” kata Ngabila, Minggu (27/2).
Ngabila menjelaskan, interval vaksinasi booster tiga bulan itu berlaku untuk semua golongan.Baik lansia dan masyarakat umum nonlansia boleh divaksin booster dengan jeda 3 bulan setelah dosis 2. Menurut dia, vaksinasi booster berjalan lambat karena sejumlah hal. Misalnya, belum ada kewajiban vaksinasi booster sebagai syarat berkegiatan, ini mempengaruhi keinginan masyarakat divaksinasi dosis lanjutan. “Orang pada nggak mau booster karena mereka ingin gampang aja. Dan booster belum dijadikan kewajiban untuk beraktivitas,” ungkap Ngabila.
Memang, Pemerintah sudah memberikan keistimewaan bagi yang sudah melakukan booster. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang sudah divaksin tiga kali dan masuk ke Indonesia, bisa melakukan karantina hanya 3 hari. Namun, ternyata itu belum cukup meningkatkan capaian booster. Karenanya, Ngabila mengusulkan, Pemerintah Pusat perlu menambah kebijakan lanjutan mengenai booster, seperti syarat berkegiatan hingga reward. “Kalau bisa seperti di Malaysia.
Di sana definisi vaksin lengkap itu kalau sudah tiga kali. Di Amerika juga memberikan reward bagi orang-orang yang sudah vaksin tiga kali,” ucapnya. Penyebab lainnya, pelayanan vaksinasi booster masih lebih terbatas dibandingkan vaksinasi primer. Ngabila pun menyarankan, perangkat daerah serta pengelola pelayanan kesehatan memudahkan fasilitas vaksinasi booster di lingkungan tempat tinggal warga.
Termasuk mengedepankan tokoh masyarakat, tokoh agama, Pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga Lurah. “Jemput bola, sebisa mungkin orang tinggal jalan kaki untuk vaksin dari rumah atau kantornya. Entah di masjid, rumah ibadah, kantor RW. Ini animonya akan banyak,” ujar Ngabila.
Kemudian, perpanjang layanan vaksinasi. Sebelumnya, layanan vaksinasi cuma sampai pukul 12.00 WIB. “Kan orang ada yang bekerja, mereka butuh layanan vaksin yang pukul 17.00 WIB dan hari libur. Ini yang perlu diperpanjang,” sarannya. Ketua Badan Khusus Satgas lmunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) atau Indonesian Society of Internal Medicine, Samsuridjal Djauzi mengingatkan, Pemerintah harus mempercepat pemberian vaksinasi primer atau dosis satu dan dua.
Terutama, kepada kelompok rentan seperti lansia, komorbid, anak-anak dan ibu hamil. PAPDI juga mengajak, masyarakat tidak perlu ragu dan takut vaksinasi booster sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Pemerintah Masyarakat yang mengalami efek samping, bisa segera melapor ke nomor telepon yang telah disiapkan atau fasilitas layanan kesehatan masyarakat terdekat. “Vaksinasi berperan penting mengendalikan pandemi, selain disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata Samsuridjal.
Meski demikian, keberhasilan program vaksinasi akan sangat tergantung pada banyak sektor untuk mengatasi hambatan. Salah satunya mengatasi kesalahan informasi vaksin. “Keberhasilan program vaksinasi dan perjalanan menuju berakhirnya pandemi ini bisa berhasil, jika masyarakat dan semua sektor saling bekerja sama,” katanya. [DRS]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
