Selain komentar nyinyir, musibah tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala-402 di Laut Utara Bali tak luput dari serangan hoaks atau berita bohong. Ada kabar yang menyebut Nanggala hancur karena dirudal. Ada juga informasi yang bilang, Nanggala tenggelam karena kelebihan muatan. Pihak TNI berusaha meluruskan hoaks-hoaks tersebut.
Informasi hoaks seputar Nanggala memang begitu seliweran di media sosial. Misalnya, konten YouTube berjudul “Menhan Bongkar Dalang Hilangnya Kapal Nanggala-402” yang diunggah, Sabtu (24/4). Dalam video itu disebutkan, rudal China C802 menghantam KRI Nanggala-402.
Portal Eramuslim juga mempublikasikan artikel berjudul Fakta Mengerikan Rudal China Di balik Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Selasa (26/4). Artikel ini mengutip penjelasan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono terkait latihan penembakan dengan rudal C802 serta Panglima Komandi Armada II Laksamana Madya TNI Sudihartawan, juga terkait rudal tersebut.
Beda lagi dengan informasi yang diunggah akun Twitter @plato_ids. Akun tersebut menyebut, kecelakaan Nanggala karena diserang nuklir milik Prancis. Untuk menguatkan kabar tersebut, @plato_ids menuding, penyerangan itu tak lepas dari persaiangan alutsista antara Prancis dan Jerman. “Terjadi persaingan bisnis kapal selam antara Perancis dan Jerman,” demikian narasi yang ditambahkan di akun itu.
Setidaknya terdapat empat unggahan yang mencatut KRI Nanggala-402 pada akun tersebut hingga Senin (26/4) malam. Narasi yang menyatakan KRI Nanggala-402 ditembak rudal kapal selam Prancis dikomentari 224 pengguna lain Twitter, diunggah ulang hingga 377 kali, dan disukai lebih dari 500 pengguna lain.
Kabar yang juga tidak kalah heboh, soal dugaan Nanggala tenggelam karena beban muatan yang berlebih. Tudingan itu banyak disampaikan sejumlah pengamat yang mengklaim ahli di bidang alutsista.
Benarkah semua tudingan tersebut? Untuk kabar yang menyebut Nanggala tenggelam dan patah menjadi 3 bagian karena diserang rudal China maupun Perancis, dipastikan itu hoaks. Bantahan ini disampaikan langsung Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad. “Tidak benar. Itu hoaks,” tegas Riad.
Dia menegaskan, dari sejumlah laporan awal, penyebab tenggelamnya kapal selam itu juga bukan karena kesalahan manusia maupun black out atau mati listrik. Meski ia mengakui, perlu mengangkat badan kapal terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya kapal selam itu.
“Sudah kita evaluasi dari awal. Saya berkeyakinan, ini bukan human error dan lebih kepada faktor alam,” katanya.
Soal kelebihan muatan, Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAL, Laksamana Muda Muhammadi Ali yang gantian memberikan penjelasan. Kata dia, tidak benar Nanggala membawa awak kapal yang melebihi muatan.
Dari keterangan yang beredar, jumlah tempat tidur di Nanggala hanya 33 saja. Sementara saat kejadian, Nanggala diketahui membawa 53 awak kapal. Ali membenarkan, kapasitas tempat tidur di Nanggala berjumlah 33 unit. Namun yang perlu ditegaskan, kata dia, dalam kapal selam itu terbagi 3 shift atau biasa disebut hot bunk. Artinya, tempat tidur dipakai bergantian ketika awak kapal berjaga.
Penjelasan Ali, sebelum berangkat setiap kepala kamar mesin memastikan betul muatan yang akan dibawa sebelum berlayar. “Itu pasti menghitung jumlah orang yang akan masuk, dikaitkan dengan muatan yang akan dia bawa saat itu, seperti torpedo berapa yang ia bawa, kemudian amunisi lainnya,” tuturnya di Mabes TNI, Cipayung, Jakarta Timur, kemarin.
Menurut Ali, kapal tersebut sudah biasa mengangkut 50 awak kapal, ditambah satu regu pasukan khusus beranggotakan 7 personel saat menjalankan tugas penyusupan. Sementara, saat KRI Nanggala-402 tenggelam, hanya ada 53 orang awak dan membawa 3 torpedo. Padahal, kapal selam itu didesain membawa 8 torpedo. Adapun satu torpedo beratnya mencapai 2 ton.
Apalagi, KRI Nanggala-402 sudah berlayar bertahun-tahun dan tidak pernah menemui masalah. “Jadi, kalau dinyatakan kelebihan muatan sangat tidak tepat, sangat salah, dan tidak berdasar. Pernyataan yang menyampaikan bahwa kapal selam ini kelebihan muatan sama sekali tidak berdasar dan mungkin belum berpengalaman,” ujar Ali.
Ia juga menyebut, perbaikan (overhaul) KRI Nanggala-402 sudah dilakukan 2011 dan selesai pada 2012. Artinya, kapal itu masih laik dan memenuhi syarat beroperasi hingga September 2022. Selain juga selalu melalui pengecekan rutin.
“Kemudian melaksanakan perbaikan-perbaikan hardepo (perbaikan dan pemeliharaan menyeluruh), harmen (pemeliharaan tingkat menengah), sampai docking 2 tahunan itu rutin dilaksanakan terus. Docking terakhir tahun 2020,” beber Ali.
Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon mengimbau agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar, apalagi jika terbukti hoaks. Menurutnya, masyarakat bisa merujuk pihak-pihak yang berkompeten, seperti dari pihak TNI atau Kementerian Pertahanan.
“Kan KSAL juga sudah menyampaikan. Pihaknya akan memberikan keterangan setelah body kapal berhasil diangkat. Artinya, KSAL akan memberikan hasil investigasinya. Biarkan nanti hasilnya yang berbicara,” pesan kader banteng ini.
Effendi berharap, Kementerian Kominfo segera memblokir akun-akun yang menyebarkan berita hoaks. Apalagi, saat ini sudah ada Tim Siber Polri. Jangankan yang sengaja menyebarkan hoaks, yang tidak sengaja saja harus ditertibkan.
Dia berpesan agar semua pihak tidak membuat analisa sepihak. Perlu kebijaksanaan dan hati yang bersih saat berkomentar. Apalagi, momennya sedang terkena musibah. “Kita harus punya etika dalam mengelola medsos. Karenanya UU ITE harus dipertebal, diperkuat. Bukan malah mau dihapus,” imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku langsung bertindak, terkait merajalelanya hoaks seputar nanggala. Kementerian yang dipimpin Johnny G Plate itu sudah melakukan pelabelan hoaks terkait tenggelamnya KRI Nanggala. Ada dua berita yang dilabeli hoaks. Pertama, kapal selam hancur dirudal Tiongkok.
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp, berisi narasi bahwa kapal selam dirudal Tiongkok. Kedua, KRI Nanggala-402 ditembak Kapal Selam Prancis.
“Untuk selanjutnya, Kominfo terus melakukan pemantauan konten yang melanggar undang-undang dan melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkas Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
