Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dibikin gemes dengan sejumlah proyek infrastruktur yang tidak efektif. Misalnya, ada pelabuhan yang sepi sejak dibuka, tapi malah minta direnovasi. Ada juga dana untuk program stunting, tapi dipake bangun pagar Puskesmas. Duh, ada-ada aja.
Pernyataan itu diungkap Suharso saat memberikan sambutan dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang disiarkan melalui YouTube, kemarin. Menurut Suharso, selama ini masih banyak pembangunan di lapangan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan yang diusulkan.
Dia lalu menceritakan pengalamannya mengunjungi pelabuhan di salah satu provinsi di Indonesia. Tujuannya, mau melihat dengan mata kepalanya sendiri, soal kondisi pelabuhan yang baru beberapa tahun diresmikan.
“Saya hadir di sana. Kenapa saya harus hadir di sana? Karena pelabuhan itu baru diresmikan oleh Presiden pada tahun 2015 dan kemudian tahun 2019 diusulkan untuk diperbaiki dan akhirnya juga diperbaiki,” ungkap Suharso.
Lucunya, pelabuhan yang baru berapa tahun beroperasi lalu minta direnovasi itu, ternyata dalam keadaan sepi. Untuk memastikan kebenarannya, Ketua Umum PPP itu, lantas mempelajari logbook atau catatan harian untuk melihat aktivitas kapal yang berlayar maupun yang sandar.
“Itu mengejutkan saya. Pelabuhan itu hampir-hampir tidak efektif, tidak termanfaatkan dan tidak dimanfaatkan. Akibatnya rusak. Mereka berdalih banyak hal yang belum dipenuhi di sana, sehingga pelabuhan itu tidak dapat digunakan,” beber Suharso.
Selain di sektor transportasi, usulan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya juga terjadi di bidang kesehatan. Hal ini terungkap saat dirinya melihat Krisna di Bappenas mengenai anggaran. Judul berkas itu tertulis program untuk stunting.
“Tapi anggaran yang dikeluarkan, justru untuk memperbaiki pagar Puskesmas. Gemes saya,” sindir eks Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Sekedar informasi. Selain yang diceritakan Suharso, masih banyak lagi pembangunan infrastuktur yang belum optimal dalam penerapannya. Misalnya, kondisi sejumlah bandara di beberapa daerah yang hingga kini dalam kondisi memprihatinkan.
Pertama, Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bandara ini baru diresmikan Presiden Jokowi pada 11 Juni 2021. Baru beberapa bulan beroperasi, ternyata bandara ini dikabarkan sudah tidak lagi melayani penerbangan sejak akhir September 2021 lalu.
Kondisi yang sama juga dialami Bandara Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. Proyek pembangunan bandara yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 12 triliun itu, hingga saat ini masih sepi penumpang. Padahal, bandara itu sudah beroperasi sejak Agustus 2020. Akibatnya, NYIA harus mengurangi biaya operasional, dari Rp 300 miliar menjadi Rp 159 miliar.
Ketiga, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Karena sepinya penumpang yang naik dan turun lewat bandara tersebut, membuat seluruh penerbangan dipindahkan kembali ke Bandung. Padahal biaya untuk membangunan bandara tersebut menyedot anggaran yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp 5 triliun.
Di acara yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga untuk merancang anggaran belanja secara baik dan benar. Pasalnya, banyak kementerian/ lembaga yang menyusun belanja hanya berpatokan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Ada kementerian/lembaga yang kualitas untuk mendesainnya masih harus diperbaiki. Jadi mereka biasanya meminta anggaran karena memang tahun lalu dapatnya sekian, ya, tahun ini dapatnya sekian plus dikit modifikasi kiri-kanan,” ujar Sri Mul.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno membenarkan, banyak proyek infrastuktur yang dibangun, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini terjadi, kata dia, karena dalam pembangunannya tidak menerapkan prinsip spending better alias belanja yang berkualitas.
“Kalau Bappenas bilang begitu, memang benar adanya. Dan ini fakta objektif yang terjadi di lapangan,” kata Hendarawan saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Padahal, lanjut dia, beberapa kali Jokowi mengingatkan, agar dalam pembangunan fisik, perlu pertimbangan menyeluruh. Di antaranya, akses transportasi, sentra-sentra pendukung, dan fasilitas layanan yang memadai.
Ia berharap, hal-hal semacam ini tidak terulang di kemudian hari. Kesalahan perencanaan harus dihindari. “Koordinasi lintas kementerian (sektoral) harus dilakukan. Pendekatan pembangunan yang sifatnya tematik-integratif harus benar-benar dijalankan,” imbuh politisi PDIP itu. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
About The Author
