Upaya pemerintah menyuntikkan 1 juta vaksin dalam sehari, bisa jadi tidak sesuai rencana. Warga pun dimita jangan berharap cepat dapat vaksin. Tetap tegakkan protokol kesehatan.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengakui, sulit bisa mengejar target vaksinasi 1 juta warga per hari. Sebab, vaksinasi belum bisa dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan, 70 persen masyarakat atau 181,5 juta orang mendapatkan vaksinasi Covid-19. “Nggak serta merta kita bisa melakukan itu. Indonesia kan bukan Jakarta. Jakarta adalah salah satu tempat di Indonesia yang bisa dilakukan dengan cepat. Tapi di tempat lain, nggak bisa seperti itu,” ujar Wiku, kemarin.
Karena itu, bisa saja target vaksinasi meleset. Molor. Tapi, bisa juga lebih cepat. “Apa yang bisa membuat lebih cepat? Pertama, pastikan dulu vaksinnya cukup,” imbuhnya.
Saat ini, Indonesia belum mendapatkan dosis yang cukup untuk memenuhi target vaksinasi Covid-19 terhadap 70 persen penduduk. Sejauh ini, baru vaksin merek Sinovac asal China yang dimiliki Indonesia.
“Sekarang belum ada di tangan kita. Kita ketahui sekarang jumlah vaksinnya terbatas dan semua berusaha memproduksi dengan cepat,” tutur Wiku.
Pemerintah sudah memesan vaksin merek lain. Dia berharap, pesanan itu bisa datang sesuai jadwal.
Selain ketersediaan vaksin, proses kelancaran vaksinasi di Tanah Air juga bisa terhambat oleh ancaman mutasi dari virus Corona. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment (3T).
Di tempat terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, karena ketersediaan vaksin belum mencukupi, pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum akan dilakukan dengan pendekatan klaster. Artinya, vaksinasi tidak akan diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat di sebuah provinsi.
Hingga saat ini, pemerintah belum bisa memastikan atau mengendalikan jumlah dosis yang bisa diterima dari pihak penyedia vaksin. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi 181,5 juta masyarakat, ketersediaan jumlah dosis vaksin juga harus dipastikan tercukupi. Bila dosis vaksin yang seharusnya diterima pada 2022 bisa digeser ke 2021, maka proses atau target sasaran tadi bisa lebih mudah tercapai.
Selain itu, Nadia melanjutkan, penyuntikan vaksin per klaster dilakukan untuk meningkatkan efektivitas. “Jangan sampai vaksin sudah disebar luas, tapi ternyata efek yang kita harapkan, yakni menurunkan angka kesakitan, kematian dan menciptakan kekebalan komunal malah tidak tercapai,” ujarnya. [JAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID