Soal Reformasi Birokasi, Kejagung Dipuji Menteri Tjahjo –

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo memuji kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Tjahjo menilai kejagung dan jajarannya saat ini sudah cepat tanggap dalam rangka reformasi birokrasi. Termasuk juga dalam memonitor tentang paham radikalisme, fungsi intelejen, ikut dalam pemulihan ekonomi dan menegakkan hukum secara terpadu. 

Hal itu disampaikan Tjahjo usai berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, di Jln. Naripan, Kota Bandung, Kamis (7/10). Tjahjo didampingi Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan Kepala Kejati Jabar, Asep N. Mulyana.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan di Jawa Barat juga sudah bagus,” ujar Tjahjo.

Meski begitu, Tjahjo menyoroti masih adanya daerah di Jawa Barat yang belum memiliki Kejaksaan, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran

“Kedatangan ke sini, saya kira untuk memastikan bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang luas sudah bagus pelayanan publiknya. Dari laporan Kepala Kejati Jabar tidak ada kendala hanya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran saja belum ada kantor Kejaksaan Negeri-nya,” tutur Tjahjo.  

Ia menyebut, berdasarkan laporan Kepala Kejati Jabar, saat ini jumlah jaksa di Jawa Barat sudah tidak kekurangan lagi. Ia berharap dengan kebutuhan jaksa yang sudah cukup maka diharapkan semakin profesional dan cepat melayani masyarakat.

Kejaksaan juga diharapkan lebih meningkatkan penegakkan hukum dan bersinergi dengan kepolisian dan KPK dalam rangka kerangka membangun pemerintahan bersih. “Silahkan saja pers juga monitor,” tandasnya. 

Kunjungan Menpan RB disambut Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana.

Kunjungan tersebut berlangsung sebelum Menpan RB dan Wakil Jaksa Agung mengikuti kegiatan Rakornas Satgas Sindikat BP2MI yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental, Kota Bandung.

Dalam kunjungan ke Kejati Jabar, Tjahjo menyerahkan buku hasil karyanya yang berjudul “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas” kepada Wakil Jaksa Agung dan Kepala Kejati Jabar. [DIT]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID