Soal Pembelian Lahan Di Munjul, Jakarta Timur Ketua DPRD DKI Sebut Anies –

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut, Gubernur Anies Baswedan mengetahui pembelian lahan di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Katanya, eks Menteri Pendidikan itu yang mengeluarkan keputusan pencairan uang pembelian lahan tersebut.

Menurut Prasetyo, dalam Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019, Gubernur Anies yang meneken legalisasi pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 800 miliar untuk Perumda Sarana Jaya. Hasilnya, dana penyertaan modal untuk Tahun Anggaran (TA) 2019 itu yang diduga digunakan Sarana Jaya untuk membeli lahan di kawasan Munjul.

“Uang itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan dipakai dalam program rumah DP nol rupiah,” ujar Prasetyo, dalam keterangannya, kemarin.

Diketahui, proses pembelianlahan di kawasan Munjul oleh BUMD DKI, Perumda Sarana Jaya, sedang bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga lahan dibeli dengan harga tidak wajar.

Bahkan, pada 5 Maret 2021, KPK sudah menetapkan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembelian lahan itu.

Prasetyo juga mengungkapkan, sejak 2019, Pemprov DKI telah menggelontorkan dana sekitar Rp 3,3 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Perumda Sarana Jaya. Sejauh ini, dana itu paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan.

Anies, tambah Prasetyo, diketahui juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2019 yang menugaskan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain untuk membantu penyediaan rumah DP nol rupiah. Dalam peraturan itu, lanjut Prasetyo, Anies memberikan pendanaan berupa PMD, subsidi, pemberian pinjaman, atau pendanaan lainnya yang sah.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2019 juga disebutkan, Perumda Sarana Jaya wajib memberikan laporan secara rutin setiap tiga bulan kepada Anies. Jika terjadi potensikerugian dalam penugasan, BUMD yang ditugaskan wajib menyampaikan hal itu kepada Anies melalui perangkat daerah.

“Sudah seharusnya Gubernur Anies mengetahui persoalan ini,” tegasnya.

Prasetyo pun meminta, Perumda Sarana Jaya untuk membuka data ketersediaan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah, termasuk lahan seluas total 70 hektar yang sudah dibeli. Apalagi, Anies menjanjikan 232.214 unit rumah DP nol rupiah tersedia dalam waktu 5 tahun.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku dirinya dan Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan di kawasan Munjul itu. Lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya itu untuk pembangunan rumah DP Rp 0. Tapi, KPK tengah menyelidiki pengadaan lahan itu karena diduga ada korupsi.

“Nggak mungkinlah gubernur dan wagub ngurusin teknis-teknis. Yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin,” kata Riza.

Sementara, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) untuk mengetahui proses pengadaan lahan di Kawasan Munjul, Jakarta Timur. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menjelaskan, rencana pemanggilan pihak pengelola Perumda PSJ bertujuan mencari informasi sejernih dan sedetail mungkin, terkait proses administrasi pengadaan lahan itu. Sediannya, lahan itu akan dijadikan proyek rumah susun dengan DP Rp 0.

“Paling efektif memanggil Sarana Jaya. Kita mungkin cuma bisa investigasi dari sisi administrasi. Kalau investigasi korupsi itu urusan KPK dan Kepolisian,” ujarnya.

Abdul berharap, Perumda PSJ mau datang ke DPRD DKI bila memang dipanggil. Apalagi Komisi B adalah mitra kerja Pemda DKI di bidang Pembangunan. Sebagai mitra kerja BUMD, politikus PKS itu menegaskan, hanya akan menginvestigasi proses administrasi pengadaan lahannya saja. Mereka tidak bisa ikut campur atas kasus yang sedang ditangani KPK ini.

Abdul juga menegaskan, Komisi B DPRD DKI sudah selalu mengingatkan BUMD untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam menggunakan satu anggaran untuk mengerjakan satu proyek.

“Di seluruh BUMD. Kami akan berikan catatan lain, harus berhati-hati dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, saat ini lembaganya sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan kurupsi dari pengadaan tanah itu. Dia memastikan, ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah itu. Tapi, saat ini KPK terlebih dahulu melakukan proses pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi. [SSL]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID