Puji Pembentukan Holding Ultra Mikro, Komisi VI DPR: BRI Kembali Ke Khittahnya –

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyambut baik rencana pembentukan Holding Pembiayaan Ultra Mikro yang digulirkan Kementerian BUMN. Pembentukan holding ini cukup strategis karena diharapkan dapat mengembalikan BRI kepada tujuan kelahirannya sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha produktif rakyat kecil. 

“Jumlah rakyat yang menggeluti usaha ultra mikro (UMi) sangat besar, mencapai sekitar 55 juta. Mereka merupakan kelompok terdepan yang menderita akibat hantaman pandemi Covid-19,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis, Selasa (9/2).

UMi ini, lanjut Deddy, menyangkut hajat hidup hampir 100 juta rakyat Indonesia di lapisan paling bawah. “Oleh karena itu, pembentukan Holding Pembiayaan Ultra Mikro menjadi sangat strategis, dalam rangka pembiayaan pelaku usaha ultra mikro secara sistematis dan berkelanjutan,” ujar politisi PDIP ini.

Deddy mengungkapkan, ketiga BUMN terkait, yaitu BRI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian memiliki ‘nature’ bisnis yang berbeda satu sama lain. PT PNM selama ini fokus dan menjadi ujung tombak bagi pembiayaan dan pendampingan usaha ultra mikro di lapangan dan memiliki nasabah mencapai 8 juta orang. Sementara, Pegadaian melayani masyarakat bawah dan kelas menengah dengan jumlah nasabah mencapai hampir 17 juta, dan lebih dari 60 persen dananya digunakan untuk membiayai usaha produktif. 

Menurut Deddy, melalui pembentukan holding ini, diharapkan BRI dapat menjadi lokomotif bagi pengembangan pelaku usaha UMi agar dapat naik kelas dan bankable. Selama ini, transaksi bisnis Pegadaian dan PT PNM belum menggunakan fasilitas perbankan dan umumnya bersifat tunai, sehingga kurang mendorong meningkatnya literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan perbankan. 

Selain itu, pembentukan holding akan memperluas jangkauan pelayanan dan efisiensi bisnis dari Pegadaian dan PT PNM karena dapat diintegrasikan dengan BRI, baik dalam hal fasilitas operasional maupun pembiayaan dan sumber daya manusia. Dengan adanya holding, biaya operasional Pegadaian dan PNM dipastikan berkurang signifikan karena biaya-biaya kantor, aset, integrasi dan pengembangan IT bisa satu pintu. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah ekosistem pembiayaan dan pelayanan terhadap nasabah pelaku usaha UMi oleh Pegadaian dan PMN menjadi lebih efisien, luas dan berkesinambungan. 

“Saat ini, menurut data Kementerian Keuangan, jumlah pelaku usaha UMi yang belum terlayani lembaga keuangan formal masih sangat tinggi, mencapai 65 persen dari jumlah yang ada. Dengan adanya holding ini, diharapkan pada 2024 jumlah pelaku usaha UMi yang dapat mengakses fasilitas pembiayaan mencapai 29 juta pelaku usaha,” ujar Deddy.

Oleh karena itu, anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap, proses pembentukan holding tersebut dapat berlangsung dengan baik. “Jangan sampai ada guncangan atau PHK. Sosialisasi dan mitigasi masalah dalam rangka integrasi bisnis harus berjalan dengan baik,” pesannya. [USU]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Generated by Feedzy