Postur APBN 2022 Bakal Diubah Sri Mulyani Siap-siap Hadapi Ancaman Inflasi –

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka wacana mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Menurut Sri Mulyani, APBN terus adaptif dan fleksibel meng­hadapi berbagai tantangan yang terus berubah, sekaligus untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

“Strategi ini akan terus kami kalibrasi sehingga ekonominya pulih. Kami juga tetap jaga momentum dan instrumennya tetap fleksibel,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers Kementerian Keuangan, kemarin.

Dia menjelaskan, pemulihan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya mendapat tantangan dari pandemi Covid-19.

Sejak akhir 2021, berbagai tantangan juga muncul dari kondisi global. Seperti inflasi dan geopolitik yang berdampak kepada ekonomi maupun kete­gangan di bidang politik dan operasi militer.

“Tahun 2022 ancaman terbe­sarnya adalah inflasi, naiknya harga-harga. Ini yang harus kami jaga menggunakan beberapa instrumen APBN, termasuk di dalamnya subsidi,” kata dia.

Karena itu, lanjut Ani, sapaan Sri Mulyani, belanja dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 mayoritas digu­nakan untuk bantuan sosial dalam bentuk bantalan subsidi, demi mengurangi tekanan dari eksternal yang sangat besar.

“Implikasinya, nanti postur APBN berubah. Dalam dua bulan ke depan, kami akan bicara dengan DPR lagi. Kami sudah bicara di sidang kabinet bagaimana pos­tur 2022 bergerak dan berubah,” jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksa­na Bank Dunia itu berharap, APBN dapat menjadi bantalan yang baik, tetap suistanable dan fokus pada program utama. Yaitu, masyarakat terlindungi, ekonomi tetap tumbuh dengan APBN yang tetap sehat.

“APBN akan terus menjadi penyerap goncangan perekono­mian agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai, langkah Pe­merintah melakukan penyesuaian APBN 2022 di tengah ketidakpas­tian ekonomi dan kondisi geopoli­tik global sudah tepat.

Pasalnya, akibat kondisi terse­but, beban APBN terkait anggaran subsidi energi ikut meningkat karena disesuaikan dengan harga keekonomian minyak dunia saat ini.

“Sangat tepat kalau Pemerintah melakukan penyesuaian APBN 2022. Khususnya untuk subsidi,” ujar Yusuf di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Pemerintah juga bisa mempertimbangkan perluasan anggaran perlindungan sosial (perlindsos) baik dari sisi penerima ataupun dari sisi jumlah bantuan.

Dalam kondisi ini, kata Yusuf, peran APBN sangat krusial. Apalagi, bansos yang dikucur­kan Pemerintah dengan angga­ran APBN menjadi penting di tengah potensi kenaikan inflasi.

“Likuiditas dari bansos dapat menopang tidak hanya masyarakat miskin, juga mereka yang hidup di sekitar garis kemiskinan. Misalnya masyarakat rentan miskin dan hampir miskin,” ujarnya. [NOV]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID