Ratusan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa tidur nyenyak. Mereka harus memilih; pensiun dini atau upskilling.
Kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari Transformasi sistem birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utamanya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien.
“Rencana transformasi birokrasi ini sudah direstui Presiden Jokowi,” kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), Alex Denni.
Dia menjelaskan, dengan rencana transformasi digital ini, pada 5 tahun yang akan datang, ASN dengan posisi pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40 persen. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.
“Sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun tidak diganti,” kata dia.
Alex menambahkan, transformasi digital ini dilakukan demi mencapai 3 agenda. Pertama, transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Jokowi. Kedua, sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Ketiga, terkait manusianya sendiri.
“Di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh,” kata dia.
Netizen mengingatkan, di era yang serba digital, seluruh ASN harus menaikkan keahlian (upskilling). Kemampuan ASN yang sekadarnya saja sudah tidak dibutuhkan lagi.
Akun @BetaEpsilonPhi membeberkan data ASN Kemenpan-RB. Kata dia, Jumlah ASN di Indonesia saat ini sebanyak 4.046.187 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 persen atau sekitar 1,5 juta adalah pelaksana.
“PNS yang memiliki jabatan pelaksana ini yang bakal paling rentan untuk digantikan oleh teknologi atau robot,” kata dia.
Akun @kudaliar menimpali. Dia bilang, kiamat PNS terjadi bagi mereka yang tidak bisa upgrade skill. Dia bilang, saat ini semua serba digital. Begitu pun dengan pelayanan publik, sudah seharusnya tidak ketinggalan zaman.
“Lebih tepatnya kiamat untuk yang masih bercita-cita PNS. Kalau yang sudah PNS ini angin surgawi,” saut @ robi_zamzam.
Menurut @kartininew01, tidak mudah menjadi PNS di era digital dengan segala kemudahan teknologi informasi saat ini. Karena itu, dia mengingatkan para ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, inovatif dan kreatif.
“Padahal jabatan PNS pelaksana merupakan jabatan yang sering disebut sebagai jack of all trades alias kudu bisa sembarang. Atau bisa menghandel semua pekerjaan yang ada,” ujar @Galihpambaru.
Akun @hiddennyu mengkritk Pemerintah Pusat belum menyiapkan sistem semua jabatan dan fungsi PNS di tengah rencana mengurangi jabatan pelaksana. Seharusnya, kata @ albhermanoekan, PNS dihapus dan diganti dengan pegawai yang open recuitment.
“Agar mereka benar-benar profesional. Kemudian transformasi digital birokrasi dipercepat,” saran @albhermanoekan.
Akun @Bareksyudo mengatakan, ASN dengan jabatan pelaksana paling banyak pada bagian administrasi. Uniknya, kata dia, tetap saja bikin surat-surat kependudukan (KTP, KK) tetap lama.
“Lalu kerjaan mereka ngapain yaa?” tanya @Bareksyudo. “Nggak masalah pelaksana PNS diganti atau dihilangkan. Kita tunggu saja, kita lihat robotnya bisa gak mengerjakan yang bukan tugas dan fungsinya,” kata @tantra_rifai.
Sementara, @Umbianakan tidak percaya dengan kiamat PNS di Indonesia. Soalnya, kata dia, tahun depan saja sudah ada rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Kok bisa kiamat, gimana coba?” tanya dia.
“Rencana 4.2 juta PNS tenaga pelaksana dihapuskan oleh Pemerintah Pusat, maupun di daerah di seluruh Indonesia, maka akan menjadi bertambah banyak lagi pengangguran di seluruh penjuru pelosok negeri,” ujar @Alamalika. [TIF]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
