Pengamat pertahanan Semar Sentinel Pte Ltd Alban Sciascia menilai, rencana memodernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) akan menjadi jawaban kunci untuk mengatasi persoalan Alutsista Indonesia selama ini.
“Rencana modernisasi jangka panjang yang diajukan melalui Perpres (Peraturan Presiden) itu akan menjadi salah satu jawaban atas kondisi kronis Alutsista TNI yang sudah menua dan usang,” kata Alban dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/06).
Seperti yang dipaparkan Kementerian Pertahanan, papar Alban, saat ini lebih dari 50 persen senjata TNI sudah tua. Bahkan, tidak dapat dioperasikan. Kondisi ini tentu akan menyebabkan risiko tingginya biaya pemeliharaan Alutsista.
“Tak cuma itu, seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan kemampuan operasional Alutsista itu sendiri,” imbuhnya.
Menurut Alban, rencana modernisasi Alutsista untuk jangka panjang akan memberikan TNI akses terhadap berbagai Alutsista modern yang sebelumnya belum pernah dioperasikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
“Sebagai negara yang bertujuan untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, Indonesia harus dapat memainkan peran yang lebih penting di panggung internasional,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Alban, Indonesia harus menempatkan diri sebagai mitra yang terpercaya dan cakap. Termasuk, dalam hal kontribusinya terhadap perdamaian dan keamanan regional dan global.
“Oleh karena itu, modernisasi militer harus mempertimbangkan fakta bahwa operasi masa kini dan masa depan akan semakin mengandalkan interoperabilitas dengan sekutu dan mitra dengan tuntutan dan tempo operasional yang semakin meningkat,” ujarnya.
Kebutuhan itu, menurutnya, hampir tidak dapat dipenuhi oleh TNI dalam kondisi dan postur anggaran saat ini.
Alban menuturkan, saat ini sudah ada program pemenuhan Alutsista TNI dengan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) yang dimulai 2009 dan ditarget selesai pada 2024. Namun sayang, prosesnya berjalan lambat. Misalnya target untuk mengoperasikan 11 skuadron tempur, 151 kapal perang, dan 12 kapal selam pada tahun 2024. Target ini tampaknya cenderung tidak akan tercapai.
“Bahkan, jika ada anggaran untuk melakukannya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi produsen untuk memproduksi dan mengirimkan platformnya untuk TNI,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak heran hingga tahun 2019, program modernisasi baru mencapai 63,19 persen dari yang seharusnya 75,54 persen.
Seperti diketahui, Pemerintah tengah berencana memodernisasi Alutsista melalui penyusunan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Dari draf rancangan Perpres yang beredar, Pemerintah menggodok skema pengadaan Alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima (Renstra) Rencana Strategis untuk tahun 2020-2044. [SRF]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
