Pak Ganjar, Ada Apa Dengan Wadas –

Seharian kemarin, Desa Wadas yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tiba-tiba menyorot perhatian publik. Di dunia maya, berbagai tagar soal Wadas menggema dan menjadi trending topic. Informasi yang berkembang pun cukup beragam. Karena berada di wilayah Jawa Tengah, publik lantas bertanya pada Ganjar Pranowo. Akun milik medsos Gubernur Jawa Tengah ini banyak dimention orang yang menanyakan apa yang terjadi di Wadas.

Dari berbagai informasi yang berkembang di media sosial, Wadas menjadi perhatian nasional karena adanya mobilitas personel kepolisian di sana. Ratusan personel gabungan antara TNI-Polri disebut merangsek masuk ke Desa Wadas, hingga ke rumah-rumah penduduk. Peristiwa ini bisa dilihat dari banyaknya video yang ramai tersebar di medsos.

Versi aktivis HAM, kedatangan ratusan personel gabungan itu untuk melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap warga. Ada sekitar 40 warga, baik dari orang tua hingga anak-anak ditangkap. Hal ini terkait dengan penolakan warga desa terkait proyek pembangunan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas.

Proyek itu nantinya bakal memakai lahan warga mencapai 124 hektar. Warga menolak wilayah Desa Wadas masuk dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener Purworejo sebagai penyuplai bahan material proyek tersebut.

Meskipun kasusnya masih simpang siur, dukungan terhadap warga Wadas mengalir deras. Berbagai aktivis HAM, pegiat medsos hingga Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid ikut bersuara. Putri mendiang Presiden ke-4 Gus Dur itu meminta agar aparat segera membebaskan warga Wadas yang ditahan. Dia menyampaikan itu lewat akun Twitter @ AlissaWahid dan meminta langsung Kapolda Jawa Tengah serta Gubernur Ganjar Pranowo secara gambling.

 “Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan,” cuit Alissa.

Alissa pun meminta kepada Ganjar agar proses pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener ditunda sementara waktu. Karena lebih baik ada musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat daripada terus terjadi konflik.

“Juga meminta kepada Gubernur Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara,” sebut Alissa.

Bagaimana versi kepolisian? Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menjelaskan peristiwa sebenarnya yang terjadi di Wadas. Kata Iqbal, sebanyak 250 personel gabungan TNI-Polri datang ke Wadas untuk mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ada sekitar 70 tim BPN akan melakukan pengukuran lahan untuk pembebasan pembangunan proyek Bendungan Bener.

Menurut Iqbal, pendampingan oleh polisi dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin (7/2) pagi. Adapun dasar surat pendampingan aparat kepolisian, lanjutnya, tertuang dalam Surat Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng.

Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

“Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu,” ungkap Iqbal dalam konfrensi persnya, kemarin.

Selain itu, ada juga surat dari ATR/ BPN Kab. Purworejo Prov. Jateng No : AT.02.02/344-33.06/II/2022 Tanggal 4 Februari 2022. “Surat itu berupa Permohonan Personil Pengamanan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng,” tambahnya.

Atas dasar surat permohonan itu, kata Iqbal, pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tanah oleh tim BPN di desa tersebut.

Menurut Iqbal, berdasarkan keterangan Kanwil BPN, Bendungan Bener masuk dalam proyek strategis nasional. Sedikitnya, terdapat 124 hektare lahan akan diukur di Desa Wadas. Pihaknya juga mengakui ada pro dan kontra atas warga setempat atas proyek tersebut.

“Meski berdasarkan data, mayoritas warga setempat sangat welcome terhadap proyek pembangunan bendungan Bener. Namun semua aspirasi warga yang pro maupun kontra kita tampung dan salurkan,” katanya.

Soal warga yang ditangkap, Iqbal membenarkannya. Namun, jumlahnya bukan 40, tapi 23 orang selama proses pengukuran lahan. Mereka ditangkap lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas. “Ada 23 orang yang diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi,” tambah dia.

Di kesempatan berbeda, Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Abiyoso Seno Aji berharap warga Wadas, terbuka pikirannya merespons penambangan batu andesit (kuari) untuk proyek Bendungan Bener. Abiyoso menyebut, pemerintah tak mungkin mengerjakan proyek yang menyengsarakan rakyat.

“Saya berharap, besar harapan saya, mudah-mudahan masyarakat ini bisa terbuka pikirannya. Yakin dan yakinlah bahwa pemerintah tidak akan melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyengsarakan rakyatnya,” imbau Abiyono.

Abiyoso juga meminta masyarakat menyamakan pandangan terkait proyek tersebut. Terlebih, tambah dia, sebagian besar warga Wadas telah menyetujui pembangunan Bendungan. Padahal, keberadaan bendungan tersebut dapat membantu masyarakat yang tinggal di wilayah Wadas dan sekitarnya. “Ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah ini,” paparnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta agar pengukuran lahan andesit di Wadas, ditunda sampai proses dialog berjalan. “Komnas berharap pengukuran ditunda sampai proses dialog berjalan. Komnas berkomitmen untuk secepatnya memfasilitasi dialog,” pekik Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Beka mengaku, pihaknya sudah datang langsung ke Wadas beberapa waktu lalu untuk memediasi permasalahan tersebut. Namun, beberapa pihak tak hadir. “Terakhir atas permintaan Gubernur Jawa Tengah, kami memfasilitasi dialog yang mempertemukan semua pihak, termasuk warga Wadas, baik yang menolak maupun yang mendukung. Sayang, dialog tidak dihadiri oleh warga yang menolak Wadas jadi andesit,” lanjutnya.

Meski begitu, ia mengaku pihaknya akan terus memantau sengketa di Wadas. Ia juga berjanji akan menyelesaikan sengketa tersebut secepatnya. “Komnas akan mendorong para pihak untuk ketemu lagi dan dialog mencari titik temu. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya,” tutup dia.

Setelah peristiwa itu viral dan mendapat sorotan, Ganjar pun buka suara. Menurutnya, banyaknya personel kepolisian yang diterjunkan ke Desa Wadas untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengukuran. Tugas aparat hukum itu, kata Ganjar, demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan,” sebut mantan anggota DPR itu.

Sebelumnya, Ganjar mengklaim telah mempercayakan Komnas HAM untuk dapat menyelesaikan kasus sengketa warga Desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener di Purworejo. “Kita percayakan Komnas HAM, yang netral to, sayang saja waktu itu tidak semua mau datang”, kata Ganjar.

Untuk diketahui, pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Penanggung jawab proyek tersebut diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan rampung pada 2023 mendatang.

Proyek pembangunan Bendungan Bener digarap oleh sejumlah perusahaan pelat merah, mulai dari PT Waskita Karya (persero) Tbk, PT PP (persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya (persero). Masing-masing perusahaan menggarap paket proyek yang didapat.

Namun, dalam pelaksanannya, proyek tersebut kerap menimbulkan gesekan antara warga desa dengan personel kepolisian. Bahkan sepanjang 2018 hingga 2022 ini, tercatat sudah beberapa kali terjadi bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian. Komnas HAM sebagai mediator juga sudah turun tangan sejak tahun lalu. Namun, berbagai mediasi yang dilakukan selalu gagal. [UMM]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID