Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyebut, pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) yang melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) murni untuk kepentingan bisnis.
Penegasan itu disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait konsultasi pembentukan Holding UMi, Kamis (18/3).
Nusron mengatakan, pembentukan holding tersebut murni kepentingan bisnis yang lebih besar untuk masyarakat.
Dia mengungkapkan, yang terjadi dari pembentukan Holding UMi hanyalah pergeseran antarentitas saja, dan tidak melibatkan pihak swasta. Dengan demikian, dirinya tidak melihat ada potensi politisasi dari pembentukan holding tersebut.
“Beda dengan dulu proses penjualan saham Indosat, peristiwa politik, karena apa? Entitas saham negara yang keluar dimiliki oleh publik. Dalam konteks ini tidak ada entitas saham negara yang dimiliki oleh publik. Yang bergeser dari punya negara menjadi punya publik, tidak ada,” papar Nusron.
Karenanya, mantan Ketua GP Ansor itu menegaskan, DPR akan membantu pemerintah menjelaskan kepada publik tentang manfaat dan keuntungan yang bisa didapat dari Holding UMi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.
Nusron mengatakan, isu politisasi tidak boleh menjadi bola liar yang akan mengganggu kinerja ketiga BUMN tersebut.
Selain itu, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pelat merah. [DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID
