Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha menyebutkan, hasil riset Microsoft tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020, netizen Indonesia termasuk yang paling tidak sopan. Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei.
“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah di Hari Media Sosial Nasional hari ini,” tutur Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) dalam pesan singkat kepada RM.id, Kamis (10/6/2021).
Dijelaskan, netizen Indonesia termasuk tidak sopan dalam riset Microsoft, salah satunya karena minim edukasi sejak dini baik dari negara, orang tua, sekolah dan lingkungan sekitar.
“Negara bisa mendorong edukasi berinternet yang sehat dan aman lewat kurikulum pendidikan, yang ini sekarang masih belum ada. Umumnya para orang tua, pengambil kebijakan maupun tokoh masyarakat saat ini sebagian besar bukan native digital, jadi tidak mengenal lebih dalam dunia digital,” paparnya.
Menurut Pratama, negara tidak bisa sendiri, masyarakat, kampus dan juga pegiat siber harus diajak untuk mengedukasi di berbagai lapisan. Ini penting, karena pendekatan peningkatan berinternet yang positif dan sehat harus berjalan top down maupun bottom up.
“PR lainnya untuk pemerintah, yaitu harus mendorong lahirnya media sosial lokal sehingga negara tidak tergantung dan tidak mudah ditekan oleh medsos asing. Pemerintah mesti menyiapkan sumber daya guna mewujudkannya. Hal ini penting dalam jangka panjang untuk kepentingan nasional,” kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Pratama juga menambahkan, seharusnya pemerintah bisa membuat regulasi agar negara segera membangun media sosial nasional, buatan dalam negeri dan memang dibuat untuk masyarakat Indonesia.
Dengan begini, lebih mudah melakukan pengawasan dan sekaligus menjadi aplikasi subtitusi bagi media sosial populer. Tanpa memiliki aplikasi medsos subtitusi, sulit kiranya bagi negara untuk menarik pajak yang pantas bagi Facebook, Google dan kawan-kawannya.
“Pada kasus Google dan Facebook harusnya mudah menarik pajak oleh pemerintah, karena Facebook Google sudah banyak menarik uang dari masyarakat Indonesia untuk digunakan dalam beriklan di platform tersebut, walaupun sekarang sudah dikenai pajak,” jelasnya.
Pratama lantas menyarankan saat ini yang terpenting ialah kita perlu mandiri, supaya data masyarakat Indonesia tetap berada di Indonesia.
Pemerintah harus berpihak pada pengembangan produk teknologi lokal seperti janji presiden dengan membangun 1.000 startup baru termasuk salah satunya membuat startup pada platform medsos dan aplikasi perpesanan.
“Ini akan memudahkan negara dalam urusan pajak maupun hukum kedepannya,” imbuhnya. [FAZ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
