Pemerintah tak mau terburu-buru membuat kebijakan pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pakar kesehatan diminta terus memantau dan membuat kajian soal perubahan status Covid-19 tersebut.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama pemerintah dalam melihat dan menanggulangi pandemi virus Corona di Tanah Air.
“Kita nggak usah ikut-ikut orang lah ya, kita lihat yang pas. Tiap negara punya masalah yang beda-beda,” kata Luhut di Surabaya, kemarin.
Diketahui sejumlah negara segera mengubah status pandemi menjadi endemi. Salah satunya, Malaysia. Juga, Thailand.
Luhut mengatakan, saat ini sejumlah pakar sedang melakukan kalkulasi dengan matang tentang perkembangan pandemi virus corona di Indonesia. Dia tidak mau pemerintah Indonesia gegabah dalam penanganan Covid-19. Termasuk mengubah endemi menjadi pandemi.
“Kalaupun ada yang mengubah status pandemi jadi endemi, kehati-hatian kami itu tetap tinggi,” tegasnya.
Apalagi, kondisi geografis Indonesia sangat berbeda dengan negara tetangga. Wilayah Indonesia sangat luas. Berbentuk kepulauan, yang terpisah oleh lautan. Karena itu, kehati-hatian sangat diutamakan sebelum mengubah status pandemi menjadi endemi. Perkembangan semua wilayah dievaluasi secara komprehensif.
“Kalau Anda lihat, Indonesia seperti Eropa. Dari Bali terbang ke Jakarta itu kayak dua negara, atau ke Jatim,” jelas Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah syarat agar Indonesia bisa mencapai status endemi Covid-19. Hal ini menyusul kasus Covid-19 di Indonesia yang mengalami penurunan.
“Tentu ke depan kita berharap bahwa bisa dipersiapkan program menuju endemi tetapi (ada) syaratnya,” ujar Airlangga Hartarto saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
Pertama, kata dia, capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Indonesia harus mencapai 70 persen. Kedua, kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus berada di PPKM level 1. “Berarti level 1 yang utama, selain daripada penularan dan tingkat kasus aktif reproduksi rate-nya itu di bawah 1,” tuturnya.
Saat ini, tingkat penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia cenderung melandai dan seluruhnya mendekati 1. Hal inilah yang membuat pemerintah menghapus kebijakan tes PCR dan swab antigen bagi pelaku perjalanan domestik.
Pemerintah memprediksi aktivitas masyarakat akan dilonggarkan kembali jika dalam tiga bulan tingkat penularan Covid-19 tetap terkendali.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengendalikan penyebaran virus Corona. “Membutuhkan partisipasi masyarakat agar kita bisa bersama-sama mencapai itu,” tandas Ketua Umum Partai Golkar itu. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
