Kekesalan Presiden Jokowi atas barang impor kembali mencuat. Kali ini, eks Wali Kota Solo itu tak ingin toko-toko di marketplace atau online di Indonesia, hanya dibanjiri merek luar negeri. Jokowi ingin produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) jadi raja di negeri sendiri.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kita harus membanjiri marketplace dengan produk dalam negeri, produk UMKM,” tegas Jokowi, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan tiga cara agar produk UMKM membanjiri pasar marketplace.
Pertama, Jokowi meminta 20 juta UMKM on boarding atau go digital tahun ini. Angka tersebut juga ditargetkan naik menjadi 24 juta di tahun 2023 dan 30 juta pada 2024.
Saat ini, baru 17,5 juta UMKM yang sudah go digital. Karena itu, Jokowi mengaku belum puas dengan angka tersebut. Dia ingin angka itu lebih ditingkatkan.
“Ini target. Kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, Insya Allah kita bisa melakukan,” katanya.
Kedua, Jokowi ingin mencetak koperasi modern berbasis digital. Dari 250 koperasi pada 2022, diharapkan naik jadi 400 di tahun 2023 dan 500 pada 2024.
Ketiga, Jokowi meminta target 1 juta produk UMKM on boarding ke sistem e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun ini bisa tercapai. Sampai hari ini, baru 150 produk yang masuk ke sistem tersebut.
Kendati begitu, Jokowi menyadari banyak aspek dari hulu ke hilir dari produk UMKM yang harus dibenahi agar semakin kompetitif. Dari kemasan sampai branding.
Untuk itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengambangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 telah ditandatanganinya.
“Saya ingin ekosistem kewirausahaan kita semakin baik dan melahirkan lebih banyak wirausaha muda yang baru,” harap Jokowi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimistis dapat memenuhi target 1 juta UMKM masuk dalam e-katalog LKPP tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Teten setelah Jokowi mengevaluasi kinerja jajarannya karena masih belanja impor, ketimbang membeli produk buatan dalam negeri.
“Kami menargetkan 1 juta UMKM on boarding dalam platform pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan aktivitas belanja produk dalam negeri buatan UMKM. Sesuai arahan Presiden,” katanya.
Teten mengungkapkan, program tersebut untuk memastikan potensi ekonomi digital Tanah Air senilai Rp 4.531 triliun pada 2030, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku UMKM seluruh Indonesia.
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM berbasis digital di Indonesia bertambah lebih dari 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir.
Pada 2020 jumlah UMKM digital sebanyak 8 juta. Saat ini, terdapat 17,59 juta unit UMKM digital. Setara dengan 27 persen dari total populasi usaha di segmen tersebut, atau 58 persen dari total target 30 juta.
Teten mengatakan, digitalisasi UMKM tidak hanya melibatkan pengusaha di segmen itu berjualan di platform digital, melainkan memastikan penggunaan teknologi digital dalam setiap proses bisnis.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, banyak komoditas yang tidak bisa lepas dari impor. Salah satunya, pangan.
“Paling urgent itu pangan, banyak impor. Kedelai 95 persen impor, susu 80 impor untuk anak Indonesia. Daging juga sama, sebagian impor,” katanya. [KPJ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
