Ibu Kota rawan diamuk si jago merah. Sebab, banyak kawasan padat penduduk dengan bangunan semi permanen yang mudah terbakar api. Untuk itu, warga Jakarta mesti berperan aktif melakukan pencegahan.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta gencar sosialisasi pencegahan kebakaran.
Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi mengungkapkan, penyebab kebakaran paling banyak disebabkan arus pendek atau korsleting listrik.
“Karena itu, kami melakukan berbagai upaya demi mengantisipasi kebakaran. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pencegahan kebakaran, termasuk memperhatikan instalasi listrik di rumah,” kata Satriadi, di Jakarta, kemarin.
Pihaknya, lanjut Satriadi, mengedukasi warga agar menggunakan alat kelistrikan sesuai standar Pemerintah.
Dia menuturkan, kebakaran di Ibu Kota mudah membesar karena banyak pemukiman padat penduduk dengan bangunan semi permanen.
“Ketika terjadi kebakaran perambatannya cepat sekali, karena kondisinya perumahan-perumahan Jakarta kebanyakan horizontal, tidak vertikal seperti luar negeri,” jelas dia.
Selain itu, banyak rumah dijadikan tempat usaha yang barangnya mudah terbakar. Hal ini juga menjadi pemicu terjadinya kebakaran.
Satriadi berharap, masyarakat tertib dalam mendirikan bangunan, termasuk membuat instalasi kelistrikan.
Sosialisasi di CFD
Tak hanya di pemukiman warga, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur juga melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran di Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (28/8).
“Dalam kegiatan ini kami melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta pembagian brosur tentang bahaya kebakaran. Di brosur itu tertera nomor Call center kami,” terang Gulkarmat Jakarta Timur di akun Instagramnya, @damkarjakartatimur.
Saat sosialisasi, Gulkarmat mengenalkan alat-alat yang digunakan petugas Damkar untuk memadamkan kebakaran maupun penyelamatan.
Gulkarmat berpesan, kepada warga yang membutuhkan bantuan darurat bisa menghubungi nomor 112, 021 85904904, 021 8582150, atau WhatsApp 08119197113. Layanan kedaruratan tidak dipungut biaya alias gratis. Selain melalui telepon, bisa melalui aplikasi Jaki. “Kami juga hadir dengan aplikasi GO DAMKAR (jangan lupa diuduh ya di play store atau app store),” tulis @damkarjakartatimur.
Di aplikasi GO DAMKAR, warga melaporkan dan mengirimkan video kebakaan dan koordinat lokasi. Pengiriman video digunakan untuk memberi gambaran jelas terkait kejadian ke petugas, baik kebakaran atau permintaan evakuasi.
Dengan video itu, petugas Damkar bisa membuat pertimbangan berapa unit mobil pompa dikerahkan untuk memadamkan api.
Anggota DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, insiden kebakaran yang terus berulang harus menjadi catatan serius untuk Pemprov DKI Jakarta.
“Terutama untuk Damkar, seharusnya di tempat hunian padat harus ada Alat Pemadam Api Ringan (APAR), minimal untuk lokasi-lokasi pengambilan air,” katanya.
Politisi Partai NasDem ini juga meminta korban kebakaran diberikan bantuan, seperti tempat pengungsian. Dan warga yang kehilangan dokumen penting, dibantu oleh Dinas Kependudukan dalam pengurusannya.
Anggota DPRD DKI lainnya Hardiyanto Kenneth mengimbau, warga yang tinggal di kawasan padat agar memperhatikan instalasi listrik di rumahnya.
Kent berharap pihak PLN maupun vendor penyedia utilitas bisa melakukan maintenance kabel listrik setiap enam bulan sekali.
“Menurut pengamatan saya, banyak kabel listrik yang minim perhatian seperti kendor dan menjuntai ke bawah. Hal tersebut rawan terjadinya korsleting listrik dan bisa mengakibatkan kebakaran,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Kent yang merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta menyebut, petugas pemadam kebakaran kerap terkendala jika hendak masuk ke pemukiman padat penduduk di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satu permasalahannya banyaknya warga memarkir mobil di pinggir jalanan.
Karena itu, Kent meminta Gubernur DKI Anies Baswedan bisa membuat program dalam memaksimalkan peran camat, lurah hingga RT dan RW dalam melakukan sosialisasi serta edukasi terkait bahaya kebakaran dan larangan parkir mobil sembarangan di jalan.
Menurut Kent, harus dibuat peraturan, masyarakat yang tinggal di jalan lingkungan dengan lebar jalan 6,5 meter, wajib mempunyai garasi jika ingin memiliki mobil.
“Jika melanggar harus ada sanksi yang tegas, supaya ada efek jera,” tandasnya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
