Hutan Kalimantan & Ibu Kota Negara (2) Profesor Peraih Nobel Prize Ikut Merancang ‘Kota Hutan’ –

Urusan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur memang tak seperti membangun Seribu Candi Prambanan dalam semalam, seperti mitos Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso itu.

Sekali lagi, saat bicara Kalimantan, selalu muncul kekhawatiran rusaknya hutan di sana. Tak heran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menggelar Workshop Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pada 21-23 Maret lalu di Balikpapan. Acara ini sengaja menggandeng sejumlah pakar dan Guru Besar bidang Kehutanan.

Masing-masing Guru Besar ini, lengkap dengan pencapaian mereka masing-masing. Prof Dr Rizaldi Boer, misalnya. Anggota Tim Ahli FoLU NET SINK 2030 ini adalah profesor di bidang Klimatologi, khususnya Manajemen Risiko Iklim, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, IPB University, Bogor, Jawa Barat.

Doktor dari University of Sydney, Australia ini merupakan salah satu tokoh di balik hadiah Nobel Perdamaian tahun 2007 untuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), bersama mantan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45, Al Gore atau Albert Arnold Gore Jr (Wapres Bill Clinton pada 1993–2001).

Sebagian besar penelitiannya berkaitan perubahan, variabilitas, dan analisis risiko iklim terhadap sektor pertanian dan kehutanan. Sejak 1999, dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (Geomet-IPB) ini menekuni proyek-proyek berkaitan variabilitas dan perubahan iklim di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

IPCC merupakan badan internasional yang dibentuk pada 1988, diinisiasi oleh dua organisasi PBB, yaitu World Metereological Organization (WMO) yang berfokus dalam bidang metereologi, hidrologi dan geofisika, dan United Nations Environment Programme (UNEP), yang berfokus dalam bidang lingkungan.

Sekitar 3 ribu ilmuwan dan pakar atmosfer, kelautan, dan lainnya bergabung di lembaga ini. Salah satunya adalah Rizaldi Boer.

Nobel Peace Prize 2007 turut diberikan kepada Rizaldi, sebagai salah seorang anggota Tim Penulis IPCC Assessment Reports ke-3 dan ke-4.

Tim Ahli FoLU NET SINK 2030 lainnya yang hadir di workshop KLHK ini juga ada Prof Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop., IPU. Guru Besar Tetap di Fakultas Kehutanan IPB University ini memiliki kepakaran di bidang Kebijakan Hutan dan Lingkungan, Tata Kelola Hutan, Ekonomi Hutan dan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Pedesaan.

Gelar doktornya di bidang Politik Kehutanan dan Konservasi Alam di Universitas Goettingen, Jerman bahkan diganjar dengan predikat summa cum laude.

Di samping menggandeng para “dewa” dan “empu” hutan ini, pihak KLHK sendiri menekankan, pemindahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, menjadi momentum penting reformasi dan transformasi struktural berbagai bidang dan dimensi. Termasuk, membangun kehidupan dan peradaban ekologis berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan hidup.

Ibu Kota Nusantara, jelas pihak KLHK –melalui Terms of Reference (TOR) kegiatan di Balikpapan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, akan dirancang sebagai kota yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Sehinga dapat menjadi kota berkelas dunia untuk semua.

Dengan konsep pembangunan dan penyelenggaraan IKN seperti ini pula diharapkan, dapat menjadi acuan (role model), bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia, bahkan dunia.

Untuk itu, Pemerintah, termasuk KLHK telah melakukan berbagai kajian dan menyusun berbagai dokumen perencananaan IKN. Tak terkecuali Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, konsep Forest City IKN.

KLHK pun, lanjut penjelasan itu, berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para pakar/akademisi dari berbagai perguruan tinggi dalam melakukan langkah-langkah kerja yang dapat membangun dan memperkuat infrastruktur ekologi IKN.

Antara lain, melalui program dan kegiatan penyediaan lahan IKN dari kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan persemaian skala besar dan pemulihan ekosistem hutan endemik alami.

Kemudian, juga pengembangan koridor satwa dan pemulihan ekosistem, pemulihan lingkungan bekas lubang tambang, hingga pengawasan dan pengamanan kawasan IKN. Termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). [Catatan: Muhammad Rusmadi/Bersambung]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID