Anggota DPR Fadli Zon mendukung upaya Kementerian Pertahanan meningkatkan kualitas Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044.
Dijelaskan Fadli, setidaknya ada tiga pertimbangan untuk mendukung rencana tersebut.
Pertama, terobosan ini akan menjawab percepatan modernisasi alpahankam. Kondisi alpahankam di Indonesia memang sudah tidak memadai, baik dari jumlah maupun segi usia.
“Sekitar 70 persen alpahankam kita umurnya sudah uzur. Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu faktor penyebabnya karena usia sudah tua,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/6).
Menurut dia, selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan alpahankam yang sudah tak layak pakai.
Kedua, dari segi anggaran, melakukan modernisasi dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas pengadaan alpahankam secara lebih komprehensif.
“Selain akan meningkatkan posisi tawar Indonesia, cara ini juga saya kira lebih efisien dibanding jika pengadaannya dilakukan secara terpisah dan parsial,” ucapnya.
Jika diukur dari PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, maka anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenarnya hanya pada kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya.
Padahal, kalau merujuk pada dokumen MEF, idealnya sejak MEF II, antara 2014 hingga 2019, alokasi anggaran pertahanan sudah ke arah 1,5 persen dari terhadap PDB.
“Jadi, jangan semata-mata melihat gelondongan Rp 1.760 triliunnya, tapi harus dilihat juga persentasenya terhadap PDB kita 25 tahun ke depan,” terang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Ketiga, rencana ini bersifat meneruskan strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap ke-3. Sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subinto harus menghadapi tiga tantangan sekaligus terkait dengan MEF (Minimum Essential Force)
Pertama, Menhan harus menuntaskan MEF. Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi.
Ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF. Jadi, mau tidak mau Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah hasilnya.
Dalam satu tahun ini, Fadli melihat upaya Kementerian Pertahanan melakukan percepatan target MEF cukup serius dan komprehensif. Misalnya, mereka mengevaluasi kembali kontrak-kontrak kerja sama pertahanan yang dinilai tidak efisien, membuka kerja sama luas dengan berbagai negara agar tidak tergantung pada satu negara saja, dan tak lupa, memperkuat industri pertahanan nasional.
Jadi, langkah-langkah yang disusun Kementerian Pertahanan sudah sangat komprehensif. Indonesia memang harus membuat terobosan penting agar dapat segera memiliki sistem pertahanan nasional yang tangguh.
“Di luar hal-hal yang telah disebutkan tadi, saya setuju, rencana besar ini tentu masih harus dimatangkan dan disempurnakan lagi dengan melibatkan parlemen,” tandasnya. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
