Dukung SIPP KPK, PKB Siap Cetak Pemimpin Bangsa –

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung penuh program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program ini dinilai, strategis untuk mencegah potensi korupsi bagi kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Kami mengapresiasi pendampingan bagi pengelolaan partai politik melalui Program SIPP. Program SIPP perlu diperkuat dari sisi regulasi, baik dalam bentuk peraturan KPK atau jika perlu peraturan pemerintah, sehingga menjadi program berkesinambungan,”ujar Cucun saat menerima Tim Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di Kantor DPP PKB,  Cikini, Jakarta, Senin (19/4).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen DPP PKB, Hasanudin Wahid, Deputi Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen, Kumbul Kusdwijanto, dan Kasatgas Politik Dikyanmas KPK, David Sepriwasa.

Selain itu, hadir juga anggota Komisi III DPR dari PKB, M Rano Alfath dan Heru Widodo.

Cucun mengatakan, sudah menjadi rahasia umum banyak kader partai politik yang menjadi pesakitan karena terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan catatan KPK hingga Desember 2020 ada ratusan kader parpol yang terlibat korupsi. Dari legislative ada sekitar 279 orang, dari eksekutif di level gubernur ada 21 orang, dan di level bupati/wali kota ada 127 orang.

“Catatan ini tentu menjadi keprihatinan bersama sehingga adanya Program SIPP, di mana KPK mengandeng langsung pengurus partai politik untuk melakukan pembenahan bersama tentu suatu langkah maju,” katanya.

Dia mengungkapkan, banyak hal yang bisa mendorong kader partai politik terlibat korupsi. Mulai dari minimnya integritas personal, sistem kaderisasi parpol yang belum berjalan maksimal, hingga tidak adanya standarisasi rekruitmen kader parpol.

Kendati demikian, Cucun menilai, mahalnya biaya politik saat ini kerap mendorong parpol menempuh jalan pintas.

Oleh karena itu, Ia sepakat dengan sikap KPK yang mendorong adanya pendanaan parpol dari pemerintah.

“Kebijakan ini bisa menekan biaya politik yang harus dikeluarkan seorang calon anggota legislative maupun calon presiden serta kepala daerah,” katanya.

Menurutnya, langkah KPK melalui deputi kependidikan dan peran serta masyarakat bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan parpol profesional dan kader parpol yang berkualitas.

“Kami akan terus mendukung program  seperti ini karena  partai politik secara konstitusional mempunyai peran strategis dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa baik di level eksekutif maupun legislatif, sehingga harus dikawal bersama,” pungkasnya. (MFA)

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *