Diungkap Anggota DPRD Keerom Pembiaran Kasus Korupsi Di Papua Pengaruhi Proses Pembinaan Politik –

Kasus dugaan korupsi yang melilit Gubernur Papua Lukas Enembe menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Anggota DPRD Kabupaten Keerom Bonefasius A Muenda, keresahan masyarakat yang terjadi saat ini erat kaitannya dengan masalah penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Ketua Komisi C DPRD Keerom ini menerangkan, Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan dana Otsus Papua dan memberikan kewenangan kepada para kepala daerah untuk mengelolanya. Namun, manfaat dana Otsus itu kurang terasa di masyarakat.

“Pusat sudah memberikan hati, mau jantung lagi. Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan ke mana dana Otsus ini pergi. Dana Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” ungkap Bonefasius, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (4/10).

Untuk itu, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini meminta KPK untuk mengusut penggunaan dana Otsus ini. Bukan hanya ke Enembe, tapi pejabat lain yang juga bisa diperiksa.

“Kalau hanya Gubernur, berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi, proses pembinaan politik di Papua akan mandek,” imbuhnya.

Untuk kelompok pendukung Enembe, yang hingga saat ini masih menjaga rumah Enembe, Bonefasius mengimbau segera membubarkan diri. Dia meminta para pendukung Enembe tidak menghalang-halangi KPK dalam melaksanakan tugasnya.

“Masyarakat harus bisa menerima KPK memeriksa Lukas. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Lukas sebagai seorang intelektual harus bisa menghadapi proses hukum,” imbuhnya.

Sebagai wakil rakyat dari Keerom, Bonefasius juga mengimbau masyarakat Kabupaten Keerom tidak ikut campur dalam persoalan hukum yang melilit Enembe.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID