Pemerintah diminta jangan terlena dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang mencapai 7,07 persen. Melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta akan berdampak pada perekonomian tahun ini.
Ekonom senior, Fadhil Hasan mengatakan, ketidakefektifan penerapan PPKM Darurat level 4 akan melahirkan krisis yang berkepanjangan. Fadhil memperingatkan agar para pengambil keputusan harus berhati-hati.
“Dalam konteks Indonesia, Varian Delta ini telah mengganjal pemulihan ekonomi. PPKM Darurat harus berjalan efektif di seluruh Indonesia sebab saat ini ada pergeseran penyebaran covid ini dari pulau Jawa-Bali ke keluar Pulau Jawa-Bali,” ujarnya, dalam diskusi Narasi Institute dikutip Sabtu (7/8).
Beberapa lembaga sudah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bila pemerintah gagal maka akan menyebabkan suatu krisis yang berkepanjanjangan. “Dan, akhirnya Indonesia sebagai negara paling akhir menyelesaikan Covid-19 ujar Fadhil.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Chandra Fajri Ananda optimis, pertumbuhan ekonomi 2021 bisa mendekati prediksi pemerintah dikisaran 4.5 persen. Dirinya mengatakan untuk mencapai target tersebut bisa belajar dari pertumbuhan kuartal II tahun ini yang mencapai 7.07 persen.
“Kita dapat belajar untuk pertumbuhan kuartal III dan IV bahwa konsumsi dipertahankan tumbuh, investasi dan export Import ditingkatkan,” ujar Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya itu.
Candra menyakini, penyelesaian perekonomian tidak hanya lewat penanganan ekonomi namun juga yang terpenting adalah perbaikan terus menerus dalam penanganan kesehatan dan penyaluran dana pusat ke daerah. Belanja dana oleh daerah yang baik dapat mempercepat pemulihan ekonomi.
“Dana yg sudah di transfer (TKDD) perlu secepatnya di cairkan oleh Pemda, untuk mempercepat proses vaksinasi dan pemulihan ekonomi daerah, jangan ada terlambat penyaluran. Malah ada daerah yang telah menerima dana malah ditaro di Bank Pembangunan Daerahnya agar menerima bunga pendapatan padahal harusnya dibelanjakan,” bebernya.
Candra menambahkan bahwa dana pusatnya sudah ada tetapi terkendala proses penyalurannya. Menurut evaluasi World Bank bahwa program perlindungan sosial Indonesia masih belum efektif. Termasuk terkait proses pendataan.
“Pemerintah berusaha terus menerus memperbaiki data untuk Perlinsos, agar tepat sasaran dan maksimal manfaatnya,” tukasnya. [DIT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
