Bu Sri, Tolong Nih KPU Butuh 8 Triliun –

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun ini membutuhkan dana Rp 8 triliun untuk menyukseskan rangkaian Pemilu 2024. Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani tolong cairin anggaran KPU ya, biar Pemilu nggak molor.

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pendaftaran partai politik, verifikasi parpol peserta Pemilu, hingga pembentukan badan Ad Hoc dan lainnya.

Sedangkan anggaran keseluruhan untuk penyelenggaaan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 Triliun. Namun, angka tersebut masih belum final. “Ya itu makanya kita kaji. Angkanya belum. Kita fokus ke tahapan. Habis tahapan nanti kita ke anggaran,” ujar dia kepada wartawan di Gedung KPU, kemarin.

Dia memastikan, penyelenggara Pemilu masih terus mengkaji berapa anggaran yang bisa diefisiensi. Perkiraannya efisiensi itu bisa dilakukan untuk mengurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten/kota provinsi yang sejatinya telah dialokasikan KPU.

“Nanti kita kerja sama difasilitasi Pemerintah Daerah setempat. Itu terus kita hitung tapi kita cermat ya dari Rp 76 triliun ini mudah mudahan segera ketemu angka besaran yang kita ajukan lagi kepada DPR,” akunya.

Terpenting, saat ini pihaknya fokus terkait pengesahan Peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal Pemilu 2024. Setelah itu KPU akan membahas anggaran.

“Urutannya itu tidak anggaran dulu. Tahapannya ini nanti diputuskan KPU diketok baru kita bicara anggaran. Tapi kita sudah siapkan semua. Bahannya sudah ada. Akan kita lanjutkan dengan langkah efisiensi (anggaran),” ujarnya.

DPR juga ikut bersuara soal anggaran KPU. DPR ikut mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran Pemilu yang dibutuhkan KPU. Jangan sampai molor. Khawatir muncul spekulasi aneh-aneh dari berbagai pihak.

“KPU perlu dukungan dana segera. Perlu dikucurkan segera. Jangan ditunda. Penundaan bisa menimbulkan banyak spekulasi,” tegas anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

 

Kendati demikian, Mardani mewanti-wanti, KPU dalam penggunaan anggaran. “Pesan pada KPU, jangan korupsi. Buat transparan dan biarkan semua pihak ikut mengawasi,” papar politisi PKS itu.

Lalu apa kata pengamat? Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, wajar kalau KPU membutuhkan Rp 8 triliun untuk menyukseskan rangkaian Pemilu 2024. Dia bilang, perhelatan Pemilu memang berkonsekuensi terhadap anggaran.

“Kita negara besar, jumlah pemilih di 2019 lebih dari 190 juta pemilih. Jumlah penyelenggara sampai di tempat pemungutan suara (TPS) bisa sampai 7 juta petugas yang berkonsekuensi pada anggaran,” terang Nisa saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Tahun ini sudah masuk tahapan Pemilu. Diawali dari tahapan pendaftaran partai politik. KPU bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi, baik secara administrasi dan faktual.

“Artinya KPU nanti tidak cuma mengecek dokumen saja, tapi juga akan melakukan pengecekan secara faktual sampai di tingkat kecamatan. Ini tentu juga berkonsekuensi pada anggaran,” pungkas dia.

Sementara, Kementerian Keuangan belum bisa berbicara soal kebutuhan KPU. Karena perlu ditanyakan terlebih dulu ke diroktarat yang mengurusi soal anggaran. “Saya akan tanya dulu ke Ditjen Anggaran,” singkat Juru Bicara Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Rakyat Merdeka telah berupaya menghubungi Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata. Akan tetapi Isa belum merespons telpon dan pesan singkat yang disampaikan Rakyat Merdeka. [UMM]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Generated by Feedzy