Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak lepas tangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Langkah Mahfud membongkar kasus itu justru bentuk turun tangan untuk membersihkan negeri ini dari praktek korup.
Penegasan ini disampaikan Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, kemarin. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mula-mula membenarkan bahwa ada perintah Presiden Jokowi untuk menyelamatkan slot Orbit 123 Bujur Timur (BT) pada 2015.
“Soal Satelit Kemhan, benar Presiden pada 1/12/15 mengarahkan agar Slot Orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan. Tapi, kontrak sudah dilakukan tanggal 1/12/15. Tanggal 13/10/17, ada surat lagi arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah,” tulis Mahfud.
Cuitan pertama Mahfud itu langsung mengundang respons warganet. Sebagian bingung. Salah satunya akun @d_edikusuma. “Bingung saya Pak. arahan Presiden tanggal 1 Desember 2015, tapi kontrak sudah dilakukan pada tanggal/hari yang sama?” tanya dia.
Berselang 2 jam kemudian, Mahfud meralat. “Oh ya sorry, typo. Yang benar arahan Presiden disampaikan tanggal 4/1/15 tetapi kontrak sudah dilakukan tanggal 1/1/15,” jelasnya.
Di cuitan selanjutnya, Mahfud membantah dirinya disebut lepas tangan dalam kemelut proyek Satelit itu. Justru ia mengaku turun tangan.
“Aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan dalam kemelut Satelit Kemhan. Saya justru turun tangan, karena tahun 2020 Navayo masih menggugat Pemerintah meski sejak 2017, Presiden sudah mengarahkan agar diselesaikan menurut aturan. Hasil audit BPKP adalah acuan legal. Harap ikuti Kejagung untuk terus melangkah,” ucap Menhan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.
Dalam cuitan dua hari sebelumnya, Mahfud juga menjawab kritik atas keputusannya membawa kemelut slot orbit satelit ini ke ranah hukum. “Membawa kasus Satelit Slot Orbit 123 BT Kemhan ke ranah hukum justru bertujuan untuk menyelamatkan Slot Orbit tersebut untuk kepentingan pertahanan kita,” tutupnya.
Lalu, siapa yang bikin Mahfud baper sampai melakukan klarifikasi di Twitter? Salah satu politisi yang mengkritisi Mahfud membawa kemelut satelit Kemhan ke ranah hukum adalah anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Menurut politisi PDIP ini, kemelut satelit ini bukan cuma soal korupsi, tapi ada konspirasi besar di belakangnya.
Karena itu, ia menyarankan agar Mahfud menjelaskan terlebih dahulu ke publik bagaimana sejarah dan kronologinya. Khususnya, kronologi sejak kejadian satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015 setelah mengudara selama 15 tahun. “Komisi I kan ikut mengawasi itu. Kejadian itu kan dilaporkan ke kami,” kata Simbolon, kepada Rakyat Merdeka.
Soal tidak masuknya proyek satelit dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana banyak dipersoalkan, menurutnya, bukan hal aneh. Sebab, kehilangan satelit Garuda-1 itu terjadi secara tiba-tiba di ujung tahun, akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga tidak masuk dalam DIPA.
Seingat Simbolon, di awal pemerintahan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi mengeluarkan diskresi untuk mengamankan slot satelit Geo 123 BT, dalam Rapat Terbatas, 4 Desember 2015. “Diskresinya, selamatkan. Tentu sambil menunggu penyelamatan, kita membeli (satelit baru) itu dikucurkan Rp 1,3 triliun untuk DP (uang muka) belanja satelit itu. Silakan dicek, satelit itu siapa, pengadaannya siapa,” ungkapnya.
Penyelamatan itu, sebutnya, penting segera dilakukan. Sebab, aturan International Telecommunication Union menyebutkan, setiap negara yang mendapat slot hanya diberi tenggat waktu 3 tahun untuk mengisi. Jika tak diisi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur dan dapat digunakan negara lain.
“Dicarilah satelit-satelit dummy. Itulah termasuk Avanti dan bla-bla-bla segala macam untuk mengisi itu, sambil menunggu kita beli. Nah, saya melihat konspirasinya di situ. Kita nggak pernah bisa, selalu dikalahkan sama kekuatan konspirasi luar dengan para petinggi kita yang ikut konspirasi lah,” tuturnya.
Menurut Simbolon, saat itu sebenarnya anggaran untuk membeli satelit sudah turun. Jumlahnya Rp 1,3 triliun. Namun anggaran itu tidak direalisasikan. Malah dikembalikan lagi oleh Kemhan. “Dipakainya Rp 200 miliar, Rp 1,1 triliunnya kembali,” terangnya.
Menurutnya, pengembalian uang Rp 1,1 triliun ini yang menjadi pangkal carut-marut proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Dari harusnya punya satelit sendiri, jadi cuma nebeng di satelit lain.
“Ini modus lama, bahwa konspirasi di internasional dan konspirasi di internal kita juga selalu mengalahkan kepentingan nasional kita untuk punya satelit komunikasi pertahanan sendiri. Nggak seperti sekarang, kita nebeng di merk ini. Ini yang jadi dagang,” kesalnya.
Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan, pihaknya hanya akan menyidik pihak sipil dalam kasus ini. Tidak menyidik militer. “Kami melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya sipil,” kata Burhanuddin, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kejaksaan RI, kemarin.
Namun, pihaknya tidak menutup ruang koordinasi dengan Polisi Militer untuk mengetahui ada tidaknya oknum dari militer yang terlibat di kasus tersebut. Karena, hanya Polisi Militer yang berwenang untuk mengusut potensi keterlibatan oknum militer. “Kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas,” sambungnya.
Anak buah Jaksa Agung terus bergerak mengungkap kasus ini. Pada Selasa (18/1) sore, dua kantor milik perusahaan PT Dini Nusa Kusuma (DNK) digeledah. Masing-masing yang beralamat di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, dan Panin Tower Senayan City, lantai 18A, Jakarta Pusat. Selain itu, penyidik juga menggeledah sebuah apartemen milik Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma berinisial SW. Saat ini, SW masih berstatus sebagai saksi juga merupakan tim ahli dari Kementerian Pertahanan.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita tiga kontainer plastik berisi dokumen dan barang bukti elektronik lain sebanyak 30 unit. “Barang yang disita tersebut akan dijadikan barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, kepada wartawan, kemarin. [SAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
About The Author
