Presiden Jokowi memberi banyak wejangan di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Salah satunya, Jokowi meminta penegak hukum memperbaiki metode pemberantasan korupsi. Jangan cuma bikin heboh di permukaan. Jokowi mengingatkan, yang paling penting adalah mencegah secara kelanjutan agar korupsi tidak terjadi lagi.
Peringatan Hakordia 2021 di KPK berjalan lancar dan meriah. Jokowi hadir langsung membuka acara. Sejumlah menteri ikut hadir langsung. Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Acara jauh lebih meriah dibanding tahun lalu, yang hanya digelar secara virtual. KPK pun bersolek. Gedung Juang, tempat acara digelar, dipercantik dan dihias. Pengamanan di sekitar Gedung KPK juga ditingkatkan. Mobil water canon terparkir di beberapa titik.
Jokowi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 8 pagi. Eks Gubernur DKI Jakarta itu tampil dengan batik lengan panjang coklat, dengan pin presiden tersemat di dada kiri. Kedatangan Jokowi disambut langsung Ketua KPK, Firli Bahuri. Eks Kabaharkam Polri ini langsung memberi hormat, lalu mengantar Jokowi ke tempat acara. Di tempat acara, Firli duduk di sebelah Jokowi.
Dalam pidatonya, Jokowi bicara banyak hal. Kata dia, korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, sehingga juga harus ditangani secara luar biasa.
Di era Jokowi, sejumlah kasus korupsi besar memang berhasil ditangani. Sebut saja kasus mega skandal Asabri, Jiwasraya, dan BLBI. Namun, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri. Soalnya, masyarakat menilai upaya pemberantasan korupsi masih belum baik. “Kita semua harus sadar mengenai ini,” ujarnya.
Jokowi lalu mengungkapkan indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2020. Dari 180 negara, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di ranking 102. Sangat jauh dibandingkan Singapura yang berada di ranking 3. Indonesia juga kalah dari Brunei Darussalam yang ada di ranking 35, dan Malaysia di ranking 57.
Melihat fakta tersebut, Jokowi meminta aparat penegak hukum memperbaiki metode pemberantasan korupsi. Soal penindakan misalnya, Jokowi minta dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Tujuannya, bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara.
Karena itu, kata Jokowi, selain mitigasi pencegahan korupsi, asset recovery dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga harus diutamakan dalam penegakan. Ia lalu memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar Rp 15 triliun.
“Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun membutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” pesan Jokowi.
Dia mengingatkan, penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan. Tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi.
Jokowi kembali mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak boleh identik dengan penangkapan. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Membangun kesadaran diri adalah kunci mental antikorupsi,” ucapnya.
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi ke Jokowi yang hadir dalam acara tersebut. Firli menyebut, Jokowi adalah pemimpin orkestra dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Selanjutnya, Firli lantas memaparkan 3 strategi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Yakni, pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Firli sependapat dengan arahan Jokowi bahwa suksesnya pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya orang yang ditangkap dan dipenjarakan. “Tapi, suksesnya pencegahan adalah tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Soal penindakan, sepanjang 2021, ada 109 orang yang ditangkap KPK. Soal penyelamatan aset, Firli mengungkapkan, KPK telah mengembalikan aset negara dari uang denda hingga rampasan senilai Rp 2,6 triliun. KPK juga telah melakukan penyelamatan pidana korupsi selama 2021, yakni Rp 46,5 triliun.
Firli memastikan, KPK tak akan lelah memberantas korupsi. “Kita berharap pada suatu saat tidak ada lagi korupsi,” ucapnya.
Acara ini lalu ditutup Wapres KH Ma’ruf Amin. Dalam pidatonya, Kiai Ma’ruf menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi.
Ma’ruf mengatakan, dampak korupsi begitu besar. Korupsi ibarat karat yang menggerogoti besi-besi pembangunan. Hasil riset para ekonom dari berbagai instansi menyebutkan, pada rentang 2001 hingga 2015, kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih dari Rp 200 triliun.
“Dana sebesar itu akan sangat bermanfaat untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM. Belum lagi kepercayaan pelaku usaha menurun akibat korupsi,” kata Ma’ruf.
Karena itu, Ma’ruf minta perhatian lebih pada upaya penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. “Media sosial dalam berbagai platform dapat menjadi media kontrol yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan,” tuturnya. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
