Pelaksanaan zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada awal 2023 berpotensi menghambat proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Alasannya, kebijakan itu akan memengaruhi industri semen, yang menjadi salah satu komponen utama dalam pembangunan infrastruktur.
Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengatakan, kebijakan zero ODOL akan menyebabkan terjadinya penambahan armada cukup signifikan. Selain itu, juga akan terjadi pengurangan muatan sekitar 80 persen.
“Dengan penambahan armada yang sangat banyak, itu pasti akan menambah waktu angkut menjadi lebih lama. Sebab, di area pabrik akan terjadi antrean akibat waktu yang dibutuhkan untuk pengisian menjadi lebih lama. Kondisi itu akan berdampak untuk sampainya semen tepat waktu ke lokasi proyek,” kata Fredy, Rabu (13/7).
Jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, sambung Fredy, pembangunan juga akan terlambat. Termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah. “Akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” ucapnya.
Keterlambatan pembangunan proyek infrastruktur ini, lanjutnya, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Misalnya, hilangnya pendapatan pemerintah dari pajak, penundaan investasi, pengangguran tidak terserap, pertumbuhan ekonomi tidak terakselerasi, dan sekaligus menurunkan daya saing nasional.
Fredy mengatakan, Asosiasi Semen Indonesia sudah sepakat untuk mengajukan penundaan penerapan zero ODOL ini menjadi awal 2025. Dia mengklaim, hal itu juga sudah melalui kajian dengan akademisi. “Kajian itu sudah komprehensif terkait dengan yang dilakukan industri semen dalam hal ini dan dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah,” ucap dia.
Maintenance Manager Semen Indonesia ini juga mengajak para pembuat kebijakan untuk melihat kondisi sulit yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Apalagi dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut Fredy, kondisi ini sangat berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan industri semen. Belum lagi adanya pengurangan anggaran di sektor infrastruktur.
Awal bulan ini, Bank Dunia mengumumkan menurunkan Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada 2020. Dari publikasi yang diperbarui setiap 1 Juli tersebut, Bank Dunia mencatat Pendapatan Nasional Bruto (GNI) Indonesia turun dari 4.050 dolar AS menjadi 3.870 dolar AS. Penurunan status Indonesia lantaran dampak pandemi Covid-19 yang memukul penghasilan masyarakat.
Perhitungan yang dilakukan Bank Dunia mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh GNI per kapita. “Nah, di situasi kondisi sulit saat ini, mana mungkin kita untuk menambah lagi investasi yang juga cukup besar untuk penambahan armada dalam waktu singkat,” terang Fredy.
Menurutnya, yang harus diperhatikan lagi sebelum penerapan zero ODOL adalah soal pengalihan moda transportasinya. Dari analisa yang sudah dilakukan industri semen, pengalihan moda dari truk ke kereta api akan menaikkan ongkos karena ada multi handling yang harus dipersiapkan. Begitu juga jika industri mau menambah armada truknya, para ekspeditur masih resisten untuk melakukan investasi.
“Kami sudah bincang-bincang ke ekspeditur sebagai partner kami, dan mereka mengatakan dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini mereka juga masih resisten untuk melakukan investment. Selain itu, mereka juga harus menyediakan driver yang memiliki skill, dan itu tidak gampang untuk mencarinya dalam waktu singkat,” tutur Fredy.
Jika melihat kondisinya seperti ini, kebijakan zero ODOL ini yang mulai dilaksanakan pada awal 2023 akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur. “Padahal selama ini kita masih bisa memenuhi untuk mendukung pembangunan dari proyek-proyek itu,” pungkasnya. [SAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
