Mayoritas penduduk di DKI Jakarta dan sekitarnya ngebet tarif seluruh moda transportasi umum di Ibu Kota terintegrasi. Dengan begitu, mereka bisa lebih hemat mengeluarkan ongkos.
Saat ini pembayaran antarmoda transportasi publik atau angkutan umum di Ibu Kota masih terpisah-pisah. Yang sudah terintegrasi baru halte dan stasiun.
Ketua Komunitas Busway Fans Club, Adi Febrian menilai, tarif integrasi layanan transportasi umum di Jakarta atau Jaklingko akan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Juga menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.
“Kami berharap integrasi dapat memangkas biaya transportasi yang akan kami keluarkan,” kata Adi Febrian saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia mengungkapkan, dengan kondisi sekarang ini, dia harus merogoh kocek Rp 25.000 per hari untuk pergi bekerja.
Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara menuju ke Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harus naik MRT Jakarta Rp 4 ribu, lalu naik Transjakarta Rp 3.500 kemudian naik KRL ke Cibinong Rp 5 ribu.
“Kalau tarif integrasi ini hanya Rp 10 ribu per perjalanan. Pulang pergi total Rp 20 ribu. Jadi hemat Rp 5 ribu,” bebernya.
Adi ingin integrasi tarif angkutan segera terwujud. Tak hanya bisa menekan tarif . Integrasi akan menghubungkan Jakarta dengan daerah tetangga.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun menyebut, hasil survei DTKJ terungkap sebanyak 96,1 persen responden menginginkan pengintegrasian tarif sejumlah transportasi umum di Jakarta. Hanya 3,9 persen responden yang mengaku tidak setuju integrasi tarif.
“Ternyata masyarakat kita sudah ingin memiliki angkutan seperti masyarakat kota dunia lainnya,” ujar Haris di Jakarta, baru-baru ini.
Dalam survei tersebut juga terungkap, bahwa mayoritas atau 54,8 persen responden memilih tarif maksimal kurang dari Rp 10.000. Sementara sebanyak 30,7 persen memilih tarif antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000.
Berikutnya, sebanyak 9,3 persen responden rela mengeluarkan uang Rp 15.000 sampai Rp 20.000 untuk sekali perjalanan transportasi yang terintegrasi.
Sebagai informasi, dalam waktu dekat ini, DKI Jakarta akan memulai integrasi sistem pembayaran dalam transportasi umum. Dengan integrasi itu, masyarakat akan mendapatkan berbagai kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, serta tarif terjangkau untuk menggunakan antarmoda transportasi umum.
Selanjutnya, perusahaan operator akan diuntungkan dengan meningkatkan jumlah penumpang. Selain itu, proses bisnis yang dijalankan menjadi lebih efektif dan efisien, pengelolaan aset lebih efisien, dan seamless transaction.
Sedangkan Pemerintah akan semakin mudah dalam mengambil kebijakan penerapan tarif, mengurangi subsidi jangka panjang, mengurangi kemacetan, serta memperbaiki kualitas udara Ibu Kota.
Nantinya Jakarta akan memiliki transportasi umum yang terintegrasi secara sistem. Rencananya, integrasi sistem ini mulai berjalan Maret ini melalui penerapan Mobility as a Service (MaaS). Layanan ini akan memberikan rekomendasi dan estimasi perjalanan bagi pengguna transportasi umum melalui Aplikasi JakLingko.
Namun, sampai pertengahan Maret ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum juga menerapkan integrasi tarif dan sistem. Integrasi transportasi sejauh ini hanya menghubungkan infrastruktur halte bus dengan stasiun.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, integrasi transportasi ditargetkan mulai bulan ini.
“Sesuai timeline tarif integrasi (diputuskan) mulai Maret ini, karena seluruh perangkat sudah siap,” kata Syafrin di Jakarta, akhir pekan lalu.
Syafrin menambahkan, penetapan tarif masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
“Lalu Gubernur (bisa) menerbitkan Keputusan Gubernur terkait tarif integrasi. Baru langsung diimplementasikan,” ucap dia.
Menurutnya, Dishub sudah mengusulkan kepada DPRD Dewan Perwakilan tarif integrasi transportasi di Jakarta sebesar Rp 10.000. Integrasi antarmoda transportasi terdiri atas Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
“Tarif itu untuk bundling. Tapi, kalau hanya menggunakan satu moda tarifnya tetap sama. Tidak ada kenaikan tarif,” jelasnya.
Syafrin menyebutkan, angka ini berdasarkan kajian tingkat kemauan untuk bayar (willingness to pay/WTP) dan kemampuan untuk bayar (ability to pay/ ATP) yang menjadi pedoman untuk menetapkan tarif integrasi.
Berdasarkan kajian itu, kemauan warga khususnya yang berpenghasilan rendah untuk membayar keseluruhan moda transportasi terlepas dari jarak sebesar Rp 4.917.
Hasil simulasi usulan paket tarif bundling, kata Syafrin, yang sudah mendapat rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), yaitu untuk tarif integrasi tiga moda di Jakarta sebesar Rp 10.000 dengan rincian biaya per perjalanan Rp 2.500 atau Rp 250 per kilometer.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta pengajuan tarif dihitung yang benar, jangan tiba-tiba muncul angka saja.
“Kami bukan tukang stempel. Harus dijelaskan kebutuhan dana untuk tarif integrasi itu secara jelas,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Minggu (20/3).
Politisi PDIP ini mengaku, tidak ada niat untuk menghalangi rencana tarif integrasi JakLingko. Sebaliknya, justru mendukung program Pemprov DKI yang bagus dan dibutuhkan warga Jakarta. Namun, semua itu tak bisa dilakukan secara sembarang. Harus ada kajian dan penghitungan yang cermat.
Menurut Gilbert, pihaknya ingin subsidi tarif integrasi tersebut benar-benar dirasakan dan diterima warga DKI. Sebab, uang tersebut berasal dari APDB DKI Jakarta. Nominal yang dikeluarkan untuk subsidi itu juga sangat besar. Yakni, Rp 3,16 triliun per tahun. [DRS]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
