ABK Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang LPSK Minta Aturan Pemberian Restitusi Dibenahi –

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini terungkap lewat jumlah permohonan perlindungan ke LPSK yang terus meningkat.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengatakan, ada banyak persoalan dalam pemenuhan hak ABK WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya restitusi atau ganti kerugian dari pelaku kepada korban.

“Restitusi ini harus menjadi perhatian semua stakeholder,” kata Antonius dalam keterangan persnya, Senin (8/2).

Sebab, dengan mekanisme restitusi, korban bisa mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya. Salah satu komponen dalam perhitungan restitusi adalah gaji yang belum dibayarkan. Untuk itu, regulasi tentang restitusi harus dilakukan perubahan.

“Pasal 50 (4) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang restitusi dapat diganti dengan pidana kurungan, harus diubah,” usul Anton.

Tidak hanya itu, penyusunan aturan pelaksana tentang penyitaan dan pelelangan kekayaan pelaku TPPO untuk membayar restitusi harus segera diselesaikan. 

“Dalam konteks penegakan hukum, perlu mendorong proses hukum terhadap korporasi yang terbukti terlibat TPPO,” usulnya.

Dalam catatan LPSK, pada tahun 2020, persentase restitusi bagi korban tindak pidana relatif kecil. Total pemberian restitusi yang dilakukan LPSK selama tahun 2020 ada sebesar Rp 7.909.659.387. Restitusi yang diputus dan dikabulkan hakim berjumlah Rp 1.345.849.964. Sedangkan yang dibayarkan pelaku hanya berjumlah Rp 101.714.000.

Menurut Anton, pembenahan dari hulu bisa dilakukan dengan menerapkan mekanisme pemberangkatan ABK satu pintu. “Agar pemberangkatan satu pintu, bisa dibentuk desk bersama antara Kemenaker, Kemhub, Kemdagri dan Pemda. Jika perlu keluarkan surat keputusan bersama tiga Menteri,” terangnya.

Selanjutnya, diperlukan pendataan dan pembinaan ship manning agency. Maksudnya, agency harus dibina dan diawasi agar hanya memberangkatan ABK yang tersertifikasi, sediakan kontrak kerja yang jelas, asuransi, dan lainnya.

Jika ada ship manning agency yang terlibat TPPO perlu dibina, jika perlu dicabut izin operasionalnya. “Data ship manning agency yang terindikasi terlibat TPPO, antara lain ada di LPSK dan pengadilan,” tandasnya. [OSP]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Generated by Feedzy