Empat kepala daerah bolos dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi se-Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, di Kota Padang, Sumatera Barat, kemarin. Tito pun langsung menegur keempat kepala daerah itu. Kepala daerah itu masih untung cuma ditegur. Kalau zaman Soeharto, karier mereka bisa langsung tamat.
Mengakhiri hari kerja kemarin, Tito terbang ke Padang. Agenda utama eks Kapolri itu adalah rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan para kepala daerah se-Sumbar. Rapat bertajuk Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran pemerintah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kepala daerah se- Sumbar itu digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang. Untuk agenda ini, para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumbar diundang hadir.
Kedatangan Tito ke Padang ini bukan tanpa alasan. Ia diutus Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan rendahnya vaksinasi di Sumbar. Tingkat vaksinasi Tanah Minang ini belum mencapai target 70 persen. Dengan rapat tersebut, Tito ingin berdialog dengan para kepala daerah untuk mengetahui problem rendahnya vaksinasi. Tito berharap, ditemukan solusi untuk mempercepat vaksinasi.
Namun, betapa kesalnya Tito saat mengetahui ada empat kepala daerah yang bolos. Mereka adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Payakumbuh Riza Fahlepi, dan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran.
Dalam rapat, Tito masih bisa menahan kekesalannya. Ia masih melakukan dialog dengan kepala daerah yang hadir seperti Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur.
Usai rapat, barulah Tito melampiaskan kekesalannya. Ia menyayangkan ada empat kepala daerah yang tidak hadir. “Padahal kedatangan saya ke Sumbar atas perintah Pak Presiden,” ucapnya.
Tito melanjutkan, jika para kepala daerah itu mengutus wakilnya atau sekretaris daerah untuk hadir, masih diterima. “Ini malah asisten yang hadir,” kata Tito, sambil menahan kekesalannya.
Menurut Tito, asisten tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan dalam pemerintahan. “Jika cuma staf yang hadir, tidak mengerti apa yang disampaikan. Yang dilaporkan oleh staf kepada kepala daerah belum tentu sama penekanannya dengan apa yang dibahas dalam rapat. Akibatnya, harapan dari rapat itu tidak jalan,” tegas Tito.
Tito berharap, publik mengetahui dengan perilaku kepala daerahnya itu. Dengan begitu, publik juga bisa menilai mana kepala daerah yang serius bekerja dalam menangani Covid, mana yang tidak.
“Kita juga akan mengamati keseriusan daerah dalam penanganan Covid-19 ini. Makanya, dalam penanganan Covid-19 ini perlu dilakukan koordinasi, dan semuanya bergerak, seperti Polri, TNI, Kabinda, dan unsur lainnya,” ujarnya.
Tito menegaskan, kebijakan vaksinasi sudah masuk politik negara dan menyangkut keselamatan rakyat, bukan lagi politik praktis. “Hanya dengan kolaborasi semua pihak, target 70 persen bisa dicapai dalam dua pekan ini, tidak bisa sektoral dan sporadis,” ujarnya.
Karena itu, ia minta semua daerah bergerak serentak mempercepat pencapaian vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap varian baru Omicron. “Presiden kemarin sudah memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat vaksinasi, apalagi dengan adanya Omicron ini,” katanya.
Warganet ikutan kesal setelah membaca kabar ini. Akun @rawit23 menilai, para kepala daerah itu sudah seperti raja-raja kecil. Tak bisa diajak kerja sama. “Perlu diberi ketegasan,” kata dia, sambil menyisipkan emoticon jempol terbalik.
Akun @levira16 mengatakan, para kepala daerah yang bolos itu perlu diberi sanksi. Tak cukup hanya teguran saja. Ia mengungkit, kalau kejadian ini terjadi di era Orde Baru, mungkin nasib kepala daerah itu sudah tamat. “Enaknya diapain yah, selalu dan selalu provinsi itu itu lagi,” pungkasnya. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
